Padang, Prokabar — Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumatra Barat menggelar Refleksi penyiaran 2018 di Aula RRI Padang, Senin (31/12). Mengangkat tema “Menyongsong Penyiaran Sumatera Barat 2019 yang Berkualitas dan Bermartabat”, KPID mendorong ditahun mendatang stasiun televisi sistem jaringan untuk memenuhi kewajinan menayangkan konten lokal 10 persen dari total keseluruhan acara.
“Masih banyak potensi pelanggaran oleh televisi terutama yang berjaringan, sebagian besar pelanggaran yang dilakukan terkait etika penayangan konten siaran, seperti tidak mengaburkan gambar rokok atau tidak mengaburkan terduga PSK di bawah umur, tidak terpenuhinya konten lokal. Dalam beberapa bulan ini kami hampir 10 kali memberikan teguran televisi di Sumatera barat terutama yang berjaring,” ungkap Ketua KPID Sumbar Afriendi.
Pihaknya melihat masih ada stasiun berjaringan yang belum memenuhi ketentuan penayangan konten lokal selama ini, jika pun ada malah tayangnya di jam hantu atau saat orang sudah tidur.
Lebih lanjut ia memaparkan, kewajiban menayangkan konten lokal 10 persen tercantum dalam Bab XXV Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) tentang program lokal dalam Sistem Stasiun Jaringan Pasal 68.
“KPID berharap minimal siaran konten lokal ditayangkan pada jam utama sebanyak 30 persen,” kata dia.
Ia menyampaikan KPID Sumbar akan membuat komitmen dengan pengelola agar stasiun TV berjaringan menyediakan kontel lokal karena hal itu merupakan hak masyarakat.
Pada sisi lain ia menyampaikan ke depan yang menjadi salah satu fokus KPID adalah mengawasi siaran terkait dengan pelaksanaan pemilu dan pilpres 2019. (*/hdp)
















