Pariaman, Prokabar – Kejaksaan Negeri Pariaman menetapkan dua orang tersangka yang melakukan dugaan Mark Up (pengelembungan) harga tiket perjalanan dinas DPRD Padang Pariaman tahun anggaran 2012-2013.
Penyidikan kasus ini sempat terhenti, sebab kejaksaan menunggu proses perhitungan kerugian negara yang dilakukan oleh BPK RI Sumbar.
Kasi Pidsus (Pidana Kusus) Kejaksaan Negeri Pariaman, Ahmad Taufik Farza, membenarkan hal itu. Taufik menyebutkan, saat ini pihaknya baru menemukan dua orang tersangka.
“Ya benar, saat ini kami telah tetapkan dua orang tersangka. Untuk tersangka lainnya nantik kita lihat lagi pengembangan kasus setelah pengadilan,” jelas Taufik saat didampingi oleh Jaksa Fungsional, Tengku Aldi, di ruangannya.
Dikatakannya juga, kedua pelaku terdiri dari anggota dewan aktif dan penyedia tiket perjalanan atau calo.
“Anggota dewan yang masih aktif tersebut berinisial ND, sedangkan calo tiket berinisial SL. Dalam kasus ini BPK temukan kerugian negara mencapai Rp700 juta,” ungkap Taufik.
Kasus ini, kata Taufik lagi, merupakan salah satu kasus yang harus dituntaskan dari pada kasus-kasus yang ditangani pihaknya, berkenaan kasus ini sudah terhitung lama.
“Kami juga punya barang bukti yang kuat untuk menentapkan kedua tersangka di pengadilan nantik. Diantara barang bukti itu adalah Saksi, SPJ perjalanan keluar provinsi serta tiket pesawat,” sebutnya.
Disampaikannya, untuk pengembangan kasus ini, menunggu hasil dari proses persidangan di pengadilan. “Usai persidangan proses akan kami lanjutkan lagi,” kata Taufik. (*/mbb)
