Pesisir Selatan, Prokabar – Wali Nagari Taratak, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), Sumbar, Sakban, telah diperiksa oleh Tim dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Pesisir Selatan pada Selasa 24 Maret 2020, atas dugaan korupsi penyelewengan penggunaan Dana Desa (DD) tahun anggran 2019.
Selian memeriksa Wali Nagari, Tim dari Kejaksaan Negeri Pesisir Sekatab juga telah memanggil PDTI Kecamatan Sutera, Jumaidi pada Kamis 26 Maret 2020 untuk meminta keterangan.
“Kami telah memeriksa Wali Nagarinya dan PDTI untuk meminta keterangan terkait penyelewengan Dana Desa tahun anggran 2019, terkait dugaan pembuangan jalan Pinang Baliriak yang dinilai tidak beres,” kata Kasusbsi Ekonomi dan Keuangan, Kejari Painan, Rahmat, para Prokabar.com, Kamis (2/4).
Dikatakannya, pemanggilan dua orang tersebut sudah menggambarkan adanya dugaan penyelewenagan teehadap kegiatan yang diperiksa, tinggal nanti melengkapi bukti tambahan lainnya.
“Untuk selanjutnya kami akan melakukan koordinasi dengan pimpinan terkait hasil pemeriksaan tersebut dalam hal ini kepada Kepala Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan,” katanya.
Tim belum melakukan penyelidikan dan penetapan tersangka.
Saat diminta keterangan kepada PTDI, kata Rahmat, PDTI mengaku, sejumlah item pekerjaan dalam kegiatan proyek tidak dipenuhi pemerintahan nagari seperti timbunan sirtu dengan nilai Rp105 juta.
Selanjutnya, pasangan batu kali jembatan, Rp32 juta. Plesteran jembatan Rp1,2 juta dan perkerasan rabat beton dengan nilai Rp42 juta.
“Artinya, ada kekurangan sekitar Rp181 juta, dari total anggaran yang 464 juta dengan volume 200 meter. Itu dari Dana Desa 2019,” ujar Rahmat.
Lanjut Rahmat mengatakan, PDTI telah melakukan teguran kepada Wali Nagari, Sakban, apa yang dilakukan tersebut melenceng dari RAB, teguran tersebut tidak digubris oleh Wali Nagari.
“Kepada Jaksa, PDTI pun mengaku, pembangunan fisik di Nagari Taratak dinilai belum selesai dan diselewengkan anggarannya, pihak PDTI pun sudah melakukan langkah dan upaya teguran,” jelas Rahmat.
PDTI, kata Rahmat, sudah memberi teguran kepada wali nagari dan TPK, baik peringatan secara lisan maupun tulisan. Karena selaku pendamping yang wilayah pendampingannya di nagari, sedari awal PDTI sudah melihat akan adanya ketidakberesan di empat titik bangunan fisik itu. Tetapi pada akhirnya peringatan dan teguran PDTI tidak digubris oleh wali nagarinya, tutupnya,(min)
