Banjarmasin, Prokabar — Ketua Dewan Pers M. Nuh mengatakan pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020, media berperan untuk dalam mewujudkan Pilkada berkualitas dan damai.
Media wajib menyampaikan informasi tentang pemikiran-pemikiran cerdas para calon kepala daerah masing – masing daerah. Karena hakikat Pilkada adalah untuk mencari sosok pemimpin daerah yang terbaik.
Namun kebalikannya, informasi juga dapat memicu pertengkaran antar pendukung calon kepala daerah tersebut. Hal ini tentu akan menjadi kerugian bagi publik maupun negara dan bangsa.
“Kerugiannya energi yang habis saling bertengkar, mencemohkan antara kelompok-kelompok satu dengan yang lain,” kata Mohammad Nuh saat membuka Seminar Nasional dalam rangka Hari Pers Nasional (HPN) 2020 bertema “Media Berkualitas untuk Pilkada Damai” di Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Jumat (7/2).
Oleh karena itu, media berada di posisi strategis. “Media sebagai pendingin saat suasana panas dan menjadi penghangat saat terjadi kebekuan dalam pelaksanaan Pilkada,” katanya.
Di kesempatan yang sama, Direktur Jenderal (Dirjen) Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) Prof. DR Widodo Muktiyo mengatakan sebanyak 270 daerah provinsi/kabupaten/kota akan melangsungkan Pilkada serentak pada 23 September 2020.
Pilkada tidak hanya menjadi persaingan media tapi juga ada di setiap orang. “Kadang kita tidak menyadari bahaya atas perilaku kita yang sering tidak disadari ikut membagikan berita tidak benar (hoaks),” katanya.
Sehubungan dengan hal tersebut, diharapkan masyarakat khususnya netizen dan media massa ke depan bisa menjadi garda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk memerangi hoaks.
Seminar yang diselenggarakan oleh Kemkominfo bekerja sama dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) ini dihadiri oleh insan pers, Badan Kesbangpol, Bawaslu, dan KPU dari Provinsi/Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan. (*)
