Padang, Prokabar – Pengamat politik Universitas Andalas (Unand) Asrinaldi menilai, jika memang harus direvisi, Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) haruslah untuk memperkuat lembaga anti rasuah itu.
“Kalau untuk penguatan, kita sepakat UU-nya direvisi,” kata Asrinaldi terkait pro kontra revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang kini terus berlanjut.
Menurut Asrinaldi, keberadaan KPK sebagai amanat reformasi karena KKN yang semakin menjadi-jadi harus diperkuat. Bukan malah digerogoti kewenangannya.
“Kita tahu, pasca reformasi, lahirnya KPK adalah untuk memberantas korupsi yang pada masa lalu yang menjadi-jadi karena dua lembaga penegak hukum yang ada dinilai tidak cukup mampu melakukannya,” lanjut Asrinaldi.
Makanya kalaupun direvisi, tentu harus untuk memperkuat. Menurutnya, saat ini diakui ada beberapa kelemahan yang perlu diperbaiki, misalnya soal transparansi dan kasus-kasus yang masih mengantung.
“Namanya juga manusia yang perlu diperbaiki. Itulah makanya revisi harus untuk memperkuat,” ujarnya.
Tidak seperti saat ini. “Kalau draf revisi yang kita lihat sekarang, sepertinya ada pelemahan terhadap beberapa kewenangan KPK yang dipangkas dan diawasi dengan ketat, bukannya memperkuat,” katanya.
Dia mengatakan, sejak kahadiran KPK, perilaku KKN mulai berkurang walaupun belum maksimal.
“Saat ini KPK sudah cukup luar biasa. Jadi, kalau KPK diperlemah kewenangannya tentu kondisi kita akan mengalami kemunduran dalam hal pemberantasan KKN,” ungkapnya.(mbb)
