Pasaman, Prokabar – Dampak kasus korupsi penanggulangan pasca bencana pada tahun 2016 lalu yang memenjarakan tiga orang ASN Pasaman dan satu orang rekanan agaknya masih berdampak buruk hingga kini.
Sejak divonis mejalis hakim Pengadilan Tipikor Padang pada April 2020 lalu, kucuran anggaran penanggulangan pasca bencana ‘dihentikan’ pemerintah pusat. Pasaman kewalahan. Tidak sedikit pasca bencana yang membuat fasilitas umum rusak belum diperbaiki.
Salah satu contohnya, jembatan penghubung Jorong Tiga Rambah, Nagari Lansek Kadok, Kecamatan Rao Selatan. Jembatan penghubung nagari hingga satu-satunya akses masyarakat dalam berkebun itu putus total akibat bencana banjir pada Januari 2021 lalu.
“Putusnya jembatan tersebut pada pertengahan bulan Januari 2021 dengan membutuhkan perbaikan sebanyak 400 juta, waktu itu hujan sangat deras, mengakibatkan Jembatan ambruk, ” kata Wali Nagari Lansek Kadok Antoni, Kamis (18/3).
Ia juga menerangkan, putusnya jembatan mengakibatkan arus transportasi kendaraan benar-benar terputus. Begitu juga dengan pejalan kaki.
“Jembatan sarana penunjang ekonomi masyarakat, itu satu-satunya menghubungkan ke lahan pertanian, perkebunan serta perikanan milik warga setempat, ” katanya.
Diakui Antoni, permasalahan ini telah disampaikan ke pihak BPBD Pasaman untuk segera diperbaiki. “Saat ini, biaya transportasi roda dua menjadi mahal, biasa Rp15 ribu sekarang mencapai Rp60 ribu perhari dan itupun harus memutar mencari jembatan lain sejauh tiga kilo meter bila ingin ke kebun, ” keluhnya.
Ia berharap kepada Pemerintah Kabupaten Pasaman agar segera memperbaiki jembatan karena sangat dibutuhkan sekali bagi masyarakat. (Ola)
