Jakarta, Prokabar — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan membuka gagasan jika pemilihan kepala daerah (Pilkada) di daerah tertentu, akan dikembalikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (Daerah) DPRD.
“Tergantung daerahnya. Kayak Jakarta, Jakarta kan sudah maju tidak mungkin DPRD lagi. Tapi kalau Papua, mungkinkah kembali ke DPRD lagi? Mungkin saja. Atau di daerah-daerah kepulauan yang kalau dengan pilkada langsung biayanya tinggi sekali. Bisa tidak pakai DPRD? Bisa saja. Kenapa tidak. Sampai mereka siap,” kata Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik, dalam keterangan tertulisnya, Jumat (8/11).
Menurut Akmal, pemilu serentak hanya ditafsirkan sebagai pelaksanaan pemilu yang dilakukan bersamaan, bukan sistemnya. Sehingga, sistem pilkada langsung maupun tidak langsung dengan dipilih DPRD kemungkinan dapat diterapkan.
Akmal menegaskan, Mendagri M.Tito Karnavian menginginkan ada sistem pilkada yang asimetris. Dengan regulasi asimetris itu artinya kebijakan yang diberlakukan tidak sama antara satu daerah dengan daerah yang lain.
“Kenapa? Kualitas demokrasi antara satu daerah dengan daerah yang lain kan berbeda-beda,” tuturnya.
Akmal mengatakan, kebijakan asimetris ini menjadi salah satu solusi untuk mengurangi biaya politik pada saat pilkada. Sebab, Kemendagri telah melakukan evaluasi seorang calon kepala daerah setidaknya harus mengalokasikan dana sekitar Rp 20 miliar-Rp 30 miliar, bahkan ada yang lebih dari itu.
“Itu kenapa Pak Menteri mengatakan mudharatnya itu kalau pilkada berbiaya tinggi banyak mudharatnya. Bukan kita mengatakan pilkada langsungnya yang salah. Tetapi ada sistem yang membutuhkan biaya tinggi,” paparnya.
Namun, Akmal memastikan, pelaksanaan Pilkada 2020 tetap merujuk kepada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota (UU Pilkada).
Sebelumnya, Mendagri M.Tito Karnavian menyatakan pilkada langsung lebih banyak mudharat ketimbang hal positif. (*/hdp)
