Tanah Datar, Prokabar – Beberapa orang pengurus PAC partai persatuan pembangunan Tanah Datar kembali mendatangi kejaksaan Negeri Tanah Datar, Senin (4/11).
Kedatangan mereka itu guna mempertanyakan penanganan kasus dugaan penyelewangan dana bantuan partai yang bersumber dari APBD Tanah Datar yang telah dihentikan sementara oleh pihak kejaksaan. Kedatangan mereka disambut langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Tanah Datar,
Hardjono Sidayat.
Di hadapan pengurus PAC, Kepala Kejaksaan Negeri Tanah Datar mengakui jika kasus tersebut telah diberhentikan, karena ketua DPC PPP sebagai terlapor telah mengembalikan uang kepada kas partai sebesar Rp56 juta.
Meski demikian, kasus tersebut tidak sepenuhnya ditutup, melainkan bisa dibuka kembali jika memang ditemui adanya pelanggaran lain yang dilakukan.
“Kenapa saya hentikan sementara, karena jika di kemudian hari ditemukan pelanggaran lain yang lebih akurat terkait kasus yang dilakukan oleh yang bersangkutan (ketua DPC PPP Tanah Datar) maka kasus tersebut bisa dibuka kembali, jadi tidak serta merta ditutup atau dihentikan,” ucap Kajari Tanah Datar, Hardjono Sidayat.
Kajari menyampaikan, jika pengembalian uang yang dilakukan ketua DPC PPP sebesar Rp56 juta mengacu pada temuan hasil audit yang dilakukan oleh BPK.
“Kan BPK mengaudit berdasarlan data yang disampaikan,” ujarnya
Pada kesempatan itu, beberapa orang pengurus PAC PPP juga kembali mempertanyakan mengapa hanya yang dikembalikan sebesar jumlah tersebut. Padahal, menurut PAC dana hibah partai itu telah berlangsung sejak 2017 lalu.
“Kami tidak menerima uang tunai, melainkan berupa kegiatan pak. Kegiatan itu yang tidak ada, sudah sejak 2017/2018 dan 2019. Satu tahun itu dana partai ada lebih kurang Rp. 81 juta. Untuk kegitan pendidikan politik di PAC dananya ada Rp1.860.000 dikali 14 kecamatan. Bagaimana dengan 2017 dan 2018,” ucap salah seorang pengurus PAC.
Mendengar laporan pengurus PAC PPP tersebut, Kajari pun berjanji akan kembali memeriksa laporan yang disampaikan PAC tersebut jika memang benar adanya. Kepada PAC PPP, kajari juga menawarkan mediasi, namun secar tegas ditolak oleh perwakilan PAC tersebut.
“Kalau dimediasi bagaimana, silahkan pakai aula saya,” ucap Kajari.
Sementara, terkait pemalsuan tanda tangan yang dilakukan, Kajari menganjurkan PAC untuk melaporkan hal tersebut ke pihak kepolisian. (eym)
