Payakumbuh, Prokabar – Menindaklanjuti dugaan korupsi SPJ fiktif perjalanan dinas di DPRD Kota Payakumbuh, Kejaksaan Negeri (Kejari) Payakumbuh mengagendakan untuk melakukan pemanggilan Badan Keuangan Daerah (BKD) daerah tersebut.
“Untuk agenda pemeriksaan lanjutan kita akan memanggil BKD dan beberapa pihak terkait lain. Sekarang masih dalam proses,” kata ketua tim pemeriksaan, Hadi Saputra, Kamis (29/8).
Pemanggilan terhadap BKD Kota Payakumbuh diagendakan untuk mengetahui apakah memang sudah ada anggota DPRD yang melakukan pengembalian sesuai dengan hasil audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).
“Dari informasi yang berkembang memangsebagian (anggota dewan) yang sudah melakukan pengembalian hasil temuan BPK tersebut. Tapi kita masih krosek kembali terhadap beberapa yang belum mengembalikan uang kelebihan uang perjalanan dinas tersebut,” kata pria yang juga menjabat sebagai jaksa di Kejari Payakumbuh itu.
Kasus dugaan korupsi SPJ fiktif perjalanan dinas di DPRD Kota Payakumbuh sendiri mulai diselidiki Kejari, setelah adanya laporan dari Forum Masyarakat Peduli Anti Korupsi Kota Payakumbuh. Dalam laporan yang dikirimkan via Pos tersebut juga disertakan sejumlah dokumen atau surat-surat pendukung lain.
Berbekal laporan dan beberapa dokumen pendukung tersebut, Korps Adyaksa mulai melakukan pemanggilan terhadap beberapa pihak terkait.
Dikatakan Hadi, untuk saat ini pihaknya terus melakukan pembahasan intens bersama tim untuk menentukan waktu pemanggilan terhadap anggota dewan.
“Ini kan waktu dekat juga akan ada pelantikan anggota dewan yang baru. Jadi nanti baru kita tentukan,” terangnya. (*)
