Padang, Prokabar – Wakil Ketua DPRD Padang Wahyu Iramana Putra menyatakan paripurna istimewa DPRD Padang terkait HUT HUT Kota Padang pada 7 Agustus tetap dapat dilaksanakan meskipun anggota DPRD baru hasil Pemilu 17 April 2019 lalu batal dilantik pada 6 Agustus.
Hal itu menurutnya mengacu pada pasal 155 Undang-Undang 23/2014 tentang Pemerintah Daerah pada ayat (4) menyebutkan “Masa jabatan anggota DPRD kabupaten/kota adalah 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat anggota DPRD kabupaten/kota yang baru mengucapkan sumpah/janji.
“Artinya, jika mereka belum dilantik tentu jabatan anggota DPRD sebelumnya ini belum berakhir dan pelaksanaan rapat paripurna istimewa HUT Kota Padang tetap harus dijalankan,” katanya, kemarin.
Ia mengatakan, kalau dikaitkan dengan UU nomor 23 tahun 2014, masa dinas anggota DPRD itu berakhir setelah dilakukan pelantikan anggota DPRD yang baru.
Aturan serupa juga terdapat pada UU nomor 17 tahun 2014 tentang MD3. “Ini diatur dalam pasal 367, dimana dikatakan, “Masa jabatan anggota DPRD kabupaten/kota adalah 5 tahun dan berakhir saat anggota DPRD kabupaten/kota yang baru mengucapkan sumpah janji”,” terangnya.
Ia mengatakan agenda sidang rapat paripurna istimewa HUT Kota Padang ke-350 telah diagendakan oleh Badan Musyawarah dan dananya telah disiapkan sebesar Rp600 juta.
“Jika peringatan hari jadi tetap dilaksanakan tanpa rapat paripurna anggota dewan, maka pencairan dana itu keluar dari nomenklatur anggaran dan bisa menyebabkan pidana,” ungkapnya.
Solusinya, tegas dia, kalau anggota DPRD yang baru belum bisa dilantik, maka rapat paripurna hari jadi itu dapat dilaksanakan bersama anggota DPRD yang ada sekarang, periode 2014-2019,” tukuknya.
“Kami ingatkan agar pemerintah kota berhati-hati menyikapi persoalan ini. Ini merupakan kasus unik yang tidak dibuat-buat, sebaiknya mereka konsultasikan dengan Kemendagri,” kata dia.(mbb)
















