Padang, Prokabar – DPRD Kota Padang menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Padang Tahun Anggaran (TA) 2018 dalam rapat paripurna DPRD Padang, Senin (8/7).
Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Padang Elly Thrisyanti diikuti Wakil Ketua DPRD Muhidi, Sekretaris DPRD Syahrul dan para anggota DPRD Padang. Juga hadir Wakil Walikota Padang Hendri Septa, unsur Forkopimda Kota Padang, pimpinan OPD terkait di lingkup Pemko Padang serta stakeholder terkait.
Ketua DPRD Kota Padang Elly Thrisyanti mengatakan, sebelum disetujui, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2018 sudah disampaikan Walikota Mahyeldi dalam Rapat Paripurna pada 24 Juni 2019.
“Ranperda tersebut telah dibahas Pansus I, II, III dan IV sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta jadwal yang ditetapkan Bamus DPRD Kota Padang,” ucapnya.
Selanjutnya, usai pembahasan, maka Senin (8/7) disampaikan pandangan fraksi-fraksi atas Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2018 dan seluruh fraski dapat menerima dan menyetujuinya.
“Dengan telah disetujuinya konsep keputusan dewan ini,maka telah bisa diambil keputusan bahwa seluruh fraksi menyetujui Ranperda ini,” ucapnya.
Selanjutnya kata Elly, atas nama pimpinan DPRD Kota Padang mengucapkan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh juru bicara fraksi-fraksi atau perwakilannya yang telah menyampaikan pendapat akhir fraksinya pada kesempatan ini.
Wakil Wali Kota Padang Hendri Septa usai mendengarkan pandangan fraksi turut menyampaikan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2018.
“Alhamdulillah, baru saja bersama telah kita dengarkan pemdapat akhir fraksi-fraksi DPRD Kota Padang terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2018. Untuk itu atas nama Pemerintah Kota Padang, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan anggota dewan yang terhormat yang telah memberikan persetujuan terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Padang TA 2018 ini,” ucap Hendri Septa.
Wawako menyebutkan, laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas dari pemerintah daerah kepada masyarakat.
“Sebagaimana dalam laporan pertanggungjawaban yang disampaikan kali ini, memberikan gambaran realisasi keuangan dari aktifitas pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran serta posisi keuangan pada 31 Desember 2018,” sebutnya.
Hendri pun juga menekankan kepada seluruh OPD untuk dapat memperhatikan dan menindaklanjuti catatan, saran dan masukan yang disampaikan masing-masing fraksi DPRD.
“Maka itu kepada pimpinan OPD terkait, mari kita sikapi masukan dan saran yang disampaikan 9 fraksi pada kesempatan ini. Kita tentu berharap pelaksanaan APBD Kota Padang ke depan akan lebih baik dan lebih maksimal lagi,” tukuknya.
Dalam kesempatan itu juga dilakukan penandatanganan nota kesepakatan antara Pemko Padang dengan pimpinan DPRD Kota Padang tentang Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2018 tersebut.(mbb)
















