Limapuluh Kota, Prokabar – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai menunjukan tanda tanda akan melakukan bersih-bersih birokrasi ke daerah, termasuk Sumbar, terkait dugaan mufakat jahat dalam proyek pokok pikiran (Pokir) DPRD.
Ini mencuat, semenjak komisi anti rasuah itu, mengungkap praktik dugaan rasuah, iming-iming proyek dan komitmen fee, dalam penganggaran APBD Kota Malang. Sebanyak 41 dari 45 wakik rakyat setempat, dinyatakan jadi tersangka.
Atas kondisi ini pula, Kapolres 50 Kota AKBP Haris Hadis menyebut, pihaknya tengah melakukan penyelidikan dan pengumpulan bahan keterangan, jika ada dugaan serupa di Limapuluh Kota.
“Kalau ada, kami siap menindak. Kita tidak main-main soal pemberantasan korupsi, tim juga kita minta dalami setiap baket (bahan keterangan,-red),” kata Haris Hadis.
Haris mengaku, akan siap bekerjasama dengan aktivis dan pegiat anti korupsi, dalam mewujudkan birokrasi bersih di wilayah hukumnya. (vbm)
