Medan, Prokabar – Pilkada Sumatera Utara, diyakini akan menjadi satu dari beberapa alek demokrasi paling mendebarkan di Tanah Air.
Inilah Sumut, jantung Pulau Sumatera yang tengah menanti siapa Gubernur barunya. Pemilihan Gubernur Sumut, akan dihelat di 33 Kota dan Kabupaten. Pemilihnya, menurut KPU total berjumlah 9 juta jiwa lebih.
TNI dan Polri menjamin netralitasnya. Tidak berpihak ke kandidat gubernur manapun. Tiga hari jelang Pilkada Sumut, Komunitas Anti Golput,menggelar parade pocong di beberapa titik jalan di Kota Medan.
Membawa spanduk bertuliskan “pocong saja nyoblos, masak klen golput”, kemudian spanduk juga bertuliskan “yang gak nyoblos bencong”. “Kami mengajak masyarakat untuk ikut menggunakan hak pilih,” kata beberapa pria berpakaian pocong, kepada Prokabar, Selasa (26/6).
Pilkada Sumut, kian mendebarkan, karena sejak beberapa hari terakhir, ada indikasi, sekelompok preman, kemudian diduga beberapa ormas, melakukan intimidasi kepada masyarakat pemilih.

Selain intimidasi agar memilih kandidat tertentu, diduga sebahagian lainnya juga melakukan kampanye hitam menggunaka isu SARA. Padahal, ini Sumut, daerah yang isinya banyak suku dan agama. Pancasila dan Bhineka terawat dengan indahnya.
“Jangan obok-obok Sumut dengan aksi aksi premanisme, intimidasi,” kata Syamsul, pemuka masyarakat Sumut kepada Prokabar, di kawasan Medan Kota, Selasa (26/6).
Kepolisian Resor Kota Besar Medan di bawah pimpinan Kombes Pol Dadang Hartanto dan AKBP Bagus Suropratomo, meminta kepada masyarakat pemilih, tidak takut menggunakan hak pilihnya dari segala bentuk ancaman dan intimidasi.
“Kalau ada yang melakukan intimidasi, menakut-nakuti pemilih, laporkan. Ada nomor telepone di masing-masing Polsek, itu spanduknya kita pasang,” kata Wakapolrestabes Medan Ajun Komisaris Besar Bagus Suropratomo, Senin (25/6), sebelumnya.
Polrestabes kata Bagus, tidak akan mentolerir praktik praktik premanisme jelang dan saat Pilkada berlangsung. “Di belasan Polsek yang masuk wilkum Polrestabes Medan, itu sudah kita sosialisasikan, meminta warga tidak takut menggunakan hak pilihnya,” jelas Bagus.
Selain menyebarkan nomor telepone pengaduan dari ancaman intimidasi, Wakapolrestabes yang merupakan mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini memastikan, pihaknya akan meneropong praktik politik uang.
“Kami punya tim Penindak Gangguan Khusus (Pegasus). Jumlahnya ratusan, itu juga kita kerahkan amankan Pilkada Sumut di wilkum Restabes Medan,” demikian Bagus. (vbm)
















