Medan, Prokabar – Penyidik Direktorat Reserse dan Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara, menetapkan 5 orang anggota DPRD Tapanuli Tengah alias Tapteng, menjadi tersangka dalam dugaan perjalanan dinas fiktif.
“Tadi, kelimanya akan kita periksa menjadi tersangka. Tapi, mereka tidak hadir,” kata Wakil Direktur Reserse dan Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara Ajun Komisaris Besar Bagus Suropratomo, kepada Prokabar, Kamis (29/11) malam.
Kasub Bid Penmas Polda Sumut AKBP Nainggolan, sebelumnya dalam siaran persnya menjelaskan, alasan kelimanya menyatakan saat ini DPRD banyak menggelar sidang paripurna dan agenda lainnya. Sehingga mereka harus menghadiri agenda tersebut.
Meski tidak hadir, polisi memastikan akan melanjutkan penyidikan kepada kelima tersangka. Pemanggilan kepada mereka akan dilakukan kembali.
“Kita harus tetap berpedoman pada kepentingan penyidikan. Bukan kepentingan orang per orang,” ungkap Wakil Direktur Reskrimsus mewakili Direktur Reskrimsus Kombes Pol Rony Samtana. Rony dan Bagus, merupakan eks penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi.
Kelima tersangka masing-masing AR, SG, HN, JS dan JLS. Para wakil rakyat itu ditetapkan tersangka atas tuduhan merugikan keuangan negara sebesar Rp 655.924.350 dalam hal mark up dan laporan fiktif perjalanan dinas.
Kasus itu terkait dugaan perjalanan keluar daerah Tahun Anggaran 2016, 2017 dalam agenda konsultasi, kunjungan kerja dan bimbingan teknis.
“Modus kelima tersangka adalah dengan menggunakan bukti pembayaran yang sudah digelembungkan dananya. Mereka ditetapkan menjadi tersangka setelah penyidik memeriksa 49 orang saksi,” tutur Bagus Suropratomo.
Alumnus Akpol 1998 itu mengaku, penyidik sebelumnya memeriksa saksi dari PNS hingha manajemen sejumlah hotel di Medan, Samosir, Tarutung, Jakarta, Bandung dan Manado.
Penyidik juga sudah mengumpulkan barang bukti berupa surat perintah perjalanan dinas, tanda terima uang, bill hotel dan buku registrasi.
“Kelima tersangka dipersangkakan dengan pasal 2 ayat 1 subsider paal 3 UU RI Nomor 31 Tahum 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” tutup mantan Kapolres 50 Kota dan Pariaman Kota Polda Sumbar itu. (vbm)
