Tanah Datar, Prokabar – Meningkatkan kordinasi dan mengantisipasi terjadinya black campaign menjadi perhatian Kapolri dalam pemilihan presiden dan legislatif 2019 mendatang.
Selain itu, Kapolri juga mengimbau disetiap daerah diselenggarakan deklarasi pemilu damai, provinsi dan bahkan kabupaten. Hal ini diungkapkan kapolri, Tito Karnavian saat Video Converence bersama Panglima TNI, Mengkopolhukam, Kapolda, Gubernur, Bupati, KPU dan Bawaslu se Indonesia, Senin (24/09).
Usai mendengarkan arahan tersebut, Bupati Tanah Datar, Irdinansyah Tarmizi mengatakan akan membicarakan arahan yang diberikan ditingkat Forkopinda, KPU serta Bawaslu. Pemkab Tanah Datar juga telah menyarankan adanya deklarasi damai kepada KPU Tanah Datar sebagai pihak yang berwenang dalam menyelenggarakan Pemilu.
“Kita berharap nantinya ada suatu wadah yang dapat menyelesaikan masalah sebelum berlanjut ke ranah hukum, dan hal ini akan kita bicarakan terlebih dahulu bersama Forkopinda, KPU dan Bawaslu,” ucap Bupati
Sementara itu, kordinasi yang menjadi hal terpenting dalam mewujudkan Pemilu Damai, Kapolres Tanah Datar AKBP Bayuaji Yudha Prajas mengaku selalu berkordinasi dengan Forkopinda, KPU serta Bawaslu.
“Tadi arahan pak Kapolri dan Menkopohukam pihak kepolisian hendaknya menjaga stabilitas Pemilu, dan stabilitas keamaan di Tanah Datar. Untuk itu, kami terus bekerjasama dengan pihak terkait dengan mempersipkan dan berkordinasi. Mudah-mudahan di Tanah Datar akan selalu aman, tertib sesuai dengan deklarasi yang telah kita lakukan beberapa waktu lalu,” ucap Kapolres
Selain itu, untuk mengantisipasi terjadinya gesekan di tengah masyarakat, Polres Tanah Datar juga akan melakukan peningkatan intensitas patroli bersama atau patroli gabungan, mulai dari tingkat Polsek hingga Polres
Disisi lain, Ketua KPU Tanah Datar Fahrul Rozi mengungkapkan, selalu berkordinasi dengan pemkab dan pihak keamanan. KPU akan akomodatif dan selalu mengakomodir setiap operasi pengamanan yang dilakukan pihak kepolisian seperti yang telah dilakukan pada tahapan demi tahapan penyelenggaraan Pemilu yang dilakukan.
“KPU juga berusaha menetralkan seluruh potensi masalah muncul dengan kordinasi dengan seluruh stakeholder, termasuk aparat kepolisian,” tutur ketua KPU
Menanggapi permintaan adanya deklarasi Pemilu damai di Kabupaten Tanah Datar, KPU menyebutkan jika tidak akan kembali melakukan deklarasi. Pasalnya, beberapa waktu lalu juga telah dilakukan deklarasi Pemilu badunsanak dan penandatangan kesepakatan Pemilu damai oleh Polres Tanah Datar saat apel Mantap Brata. Deklarasi juga telah dilakukan di tingkat Provinsi dan diikuti oleh seluruh partai politik peserta pemilu, dan KPU se Sumatera Barat.
“Kebetulan kita juga melakukan deklarasi pemilu damai di provinsi dan melibatkan KPU seluruh daerah dan partai politik peserta pemilu,” tutup Fahrul Rozi. (eym)
