Pasaman, Prokabar – Kisruh temuan surat pertanggungjawaban (Spj) diduga fiktif pada realisasi anggaran di DPRD Pasaman tahun 2022 yang mencapai Rp4,8 miliar dibantah Wakil Ketua DPRD Pasaman Danny Ismaya.
Menurut anggota fraksi dari PKS ini, temuan tersebut bukanlah fiktif melainkan realisasi anggaran yang kelebihan bayar. Dimana, ada beberapa realisasi anggaran terlebih membayarkannya pada pihak ketiga dalam setiap kali perjalanan dinas.
“Tidak benar adanya Spj fiktif itu, lebih tepatnya itu kelebihan bayar yang tertuang dalam temuan BPK Sumbar. Inilah yang harus kami kembalikan,” kata Danny Ismaya melalui telponnya pada Prokabar.com.
Kelebihan bayar dimaksud Danny ini, terjadi saat anggota dewan melakukan perjalanan dinas dan menginap di hotel. Akan tetapi, karena ada kesalahan teknis dalam harga penyewaan kamar, makanya terjadi kelebihan bayar.
“Misal, kami menginap dalam kunjungan kerja. Taunya, biaya per malam ini saat dibayarkan tidak sesuai dengan real harga inap di hotel tersebut. Ada kelebihan. Itu akibat, si pihak hotel tidak membayarkan pajak ke daerah. Sementara ke kami dimintanya pajak,” jelas Danny.
Ironisnya, saat ditanyakan, adanya anggota dewan sewaktu-waktu tidak melakukan perjalanan dinas, namun dibuatkan Spj perjalanan dinas, Danny terbata-bata menjawabnya dan berdalih tetap kelebihan bayar. “Bagi kami tepatnya kelebihan bayar. Tidak fiktif,” jelas Danny.
Disinggung masalah informasi yang beredar PKS menjadi salah satu dari tiga fraksi penyumbang terbesar temuan, Danny membantahnya. Bahkan, ia sendiri membantah kalau dirinya disebut-sebut menjadi anggota dewan paling terbanyak dalam temuan tersebut.
“Tidak benar. Mana mungkin PKS. Saya pun tidak benar kalau dikatakan menjadi temuan terbesar,” jelas Danny.
Ironisnya, ketika ditanya, kapan dan besaran temuan atas dirinya dan fraksinya, Danny langsung lupa ingatan. “Aduh, tidak ingat lagi abang berapa besaran temuan abang. Begitu juga dengan fraksi PKS. Abang lupa pula, kapan abang menyetor temuan tersebut. Yang pasti, PKS sudah melunasi temuan tersebut,” kata Danny.
“Coba tanya Kepala Sekretariat, ia tau pasti itu. PKS mengembalikan temuan itu jauh sebelum LHP keluar,” kata Danny.
Sebelumnya, Kepala Inspetorat Pasaman, Amdarisman mengatakan, dalam Rp4,8 miliar secara personal, temuan terbesar, Rp270 juta dan terkecil Rp43 juta dari partai PKB.
Menyikapi hal ini, Kepala Sekretariat Dewan Pasaman, Yusrizal mengatakan, dalam dokumen pemeriksaan itu, memang dikatakan kelebihan bayar. Hanya saja, karena kelatahan masyarakat dikatakan Spj fiktif.
Diakui Yusrizal, sebagai Sekwan, sepanjang anggota dewan ini melakukan perjalanan dinas dan ada adminitrasi pertanggungjawabannya, Sekwan tidak bisa menolak untuk mencairkan anggaran. Adanya kelebihan bayar, itu merupakan urusan anggota-anggota dewan ini dalam menyiapkan adminitrasi mereka. Terutama dengan pihak hotel. Apalagi menyewa melalui pihak marketing hotel bukan manajemen hotelnya langsung.
“Kalau untuk informasi lain, anggota DPRD itu diperiksa BPK satu per satu. Sudah pasti secara pribadi dan fraksi tau berapa besaran temuannya. Untuk siapa yang paling besar, bisa jadi pak wakil tidak tau dengan hasil temuan fraksi lain, sebab LHP ini hanya ada di ketua dan bupati. Pas hari ke 61 nantik lah, jelas semuanya itu,” pungkas Sekwan. (Ola)
















