Trending | News | Daerah | Covid-19

Daerah

Soal Pajak PLTA Koto Panjang, Nurnas: Sumbar Harus “Melawan”

Dibaca : 269

Padang, Prokabar – Pajak retribusi air permukaan waduk Koto Panjang, selama ini tidak pernah terdengar bermasalah. Namun, hal itu berubah, setelah Wakil Ketua DPRD Riau menyebut dalam sidang paripurna, pajak tersebut sudah 100 persen dikuasai oleh Riau. Jumlahnya sekitar Rp 3,4 Miliar per tahun. Sebelumnya pajak tersebut dibagi dua dengan Sumbar.

Pernyataan ini diprotes keras oleh anggota DPRD Sumbar, HM Nurnas. Sekretaris Komisi I ini menilai, pernyataan Wakil Ketua DPRD Riau menyakiti masyarakat Sumatera Barat, khususnya di Tanjung Balik.

“Ini jelas mengangkangi sejarah, saya saksi sejarah bagaimana masyarakat Tanjung Balik melepas kampung mereka direndam oleh air. Di sana mereka lahir, besar dan hidup, semuanya dilepaskan demi waduk Koto Panjang,” ungkap Nurnas geram.

Nurnas menyebut, persoalan ini tidak hanya soal pajak dan PAD provinsi, tapi bagaimana menghargai pengorbanan masyarakat.

“Terlepas dari saya sebagai Anggota DPRD, saya melihat ini adalah marwah dari masyarakat Tanjung Balik, Kabupaten Limapuluh Kota,” tegas Anggota DPRD Sumbar dari Fraksi Demokrat ini.

“Jika dikaji lebih mendalam, Sumbar terdampak dengan keberadaan waduk ini, salah satunya adalah banjir di Pangkalan, coba pintu air dibuka saat banjir itu, maka Kampar akan terendam parah, kerugian akibat banjir di Pangkalan juga tidak sedikit,” lanjut Nurnas.

Nurnas meminta Gubernur Sumbar untuk mengajukan protes terhadap persoalan ini. Karena dinilai sangat merugikan Sumatera Barat.

““PLN kalau menyetujui itu, maka gubernur harus protes dan sanggah sesuatu yang tidak benar ini. Jika benar ada persetujuan Kemendagri maka gubenur harus melakukan lobi pelurusan ke Kemendagri”ujar Nurnas.

Komisi 1 DPRD Sumbar bersama sejumlah Kepala OPD beberapa waktu lalu sudah melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Provinsi Riau. Salah satu yang dibahas adalah persoalan tapal batas, termasuk retribusi air permukaan ini. Dalam pertemuan yang dihadiri oleh Kabiro Perekonomian Riau ini, disepakati masalah pajak ini akan dibicarakan lebih lanjut dengan menghadirkan Kemendagri dan PT PLN.

“Itu sama dengan mancido kami dari balakang ( menendang orang Sumbar dari belakang). Jangan pancing emosi Sumbar sebab Sumbar masih merasa satu bangsa dan satu tanah air dengan Riau, kita tidak ingin masalah ini berujung pada konflik perbatasan yang lebih luas”pungkas Nurnas.(laf)


Baca Juga :

Berani Komen Itu Baik
To Top