Pekanbaru, Prokabar – Persoalan perbatasan daerah masih menjadi pekerjaan pemerintah provinsi. Padahal isu batas daerah tidak hanya soal titik koordinat saja, tapi punya dampak luas. Termasuk persoalan ekonomi masyarakat.
Persoalan ini dibahas dalam kunjungan kerja Komisi 1 DPRD Sumbar ke Provinsi Riau. Wakil Ketua DPRD Sumbar, Irsyad Safar yang memimpin rombongan ini, mengatakan kunjungan ini sangat strategis untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya di daerah perbatasan.
“Perbatasan Sumbar dengan Riau selama ini tidak menimbulkan gejolak karena komunikasi yang baik antar dua pemerintah. Namun tetap saja perbatasan daerah ini harus diperkuat, diskusi ini menjadi jalan pembuka untuk ke arah itu,” sebut Ustad Safar.
Sementara itu, Ketua Komisi 1 DPRD Sumbar menilai, kerjasama daerah ini harus konkrit, harus melibatkan semua pihak temasuk masyarakat desa dan nagari.
“Kalau bicara daerah perbatasan, yang ada adalah masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan, pemerintah dua provinsi ini harus punya konsep kerjasama yang jelas, termasuk masalah anggaran, kita kasihan melihat masyarakat, salah satu penyebabnya adalah akses jalan yang tidak representatif,” papar Syamsul Bahri.
Kepala Biro Pemerintahan Pemprov Riau menyebut ada 331 pilar batas antara Riau dan Sumbar. Namun dari proses kerjasama batas tersebut, tidak pernah terjadi konflik.
” Kata pepatah Sawah bajanjang bapamatang dan ladang babiteh babintalak , konsep ini mungkin menjadi pegangan bagi kita, bagaimana pentingnya batas defenitif hak milik, termasuk milik Pemprov Riau dan Sumbar,” jelas Kepala Biro Pemerintahan Provinsi Riau, Sudarman.
Sementara itu, Sekretaris komisi 1 DPRD Sumbar menekankan pada proses dialog yang komprehensif harus dilakukan antara dua pemerintah provinsi. Hal ini dilakukan untuk menghindari persoalan di kemudian hari.
“Sumbar, Riau dan Jambi dulu satu daerah, yaitu Sumatera Tengah, sejak dipisahkan, batas daerah tentu harus selalu diperjelas, sehingga tidak ada yang dirugikan. Diskusi ini adalah menjadi awal, jalan pembuka untuk pembahasan secara teknis dimasa depan, makanya kunker ini kita membawa OPD terkait,” jelas Nurnas.
Hadir dalam kegiatan ini sejumlah Kepala OPD Pemprov Sumbar, seperti Kepala PMD, Kadis Kominfo Sumbar, Kabiro Kerjasama Rantau, Kepala Kesbangpol, Kepala Satpol PP dan Komisi Informasi Sumbar.
Diskusi ini menghasilkan kesepakatan untuk aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat, membangun kerjasama antar daerah perbatasan, dan mengevaluasi sejumlah MoU. (laf)
