Pasaman, Prokabar — Pengelolaan aset Pemerintah Kabupaten Pasaman cukup lemah. Tidak terkelola dengan baik. Ini kata Ketua Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Pasaman, Irwan Arifin.
Akibatnya, sejumlah aset daerah tersebut kurang berkontribusi terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tak ayal, realisasi PAD Kabupaten Pasaman selama dua tahun terakhir jauh dari target.
“Sejumlah aset milik pemerintah daerah perlu diawasi secara sistematis, guna mengawal pendapatan retribusi daerah dan meminimalkan terjadinya kebocoran,” kata Irwan, Minggu (14/7) usai kunjungan kerja (Kunker) ke Kabupaten Garut, Jawa Barat, baru-baru ini.
Ketua Fraksi Demokrat ini memberikan contoh terhadap sejumlah aset daerah dengan pendapatan kurang maksimal. Seperti pengelolaan Hotel Gunung Pasaman, bus pemda dan masih banyak lagi yang lainnya. Dimana pendapatan retribusi untuk aset daerah tersebut sangat minim.
“Padahal pendapatan retribusi dari aset daerah tersebut bisa menghasilkan pendapatan yang lebih besar lagi sehingga memberi dampak pada peningkatan PAD. Namun faktanya aset yang seharusnya memberikan pemasukan pada PAD belum berkontribusi sama sekali,” lanjut Irwan Arifin.
Diakui Irwan, Kunker Pansus DPRD ke Garut, kata dia, untuk menggali informasi bagaimana cara meningkatkan pola pengawasan terhadap intensitas tagihan pembayaran jasa umum sehingga berimbas pada meningkatnya PAD.
“Mengingat pengembalian ke kas daerah sangat minim sekali. Berbanding terbalik dengan pengeluaran pemerintah terhadap sejumlah aset daerah dengan anggaran hingga miliaran rupiah,” kata Irwan.
Sekretaris Dewan, Mukhrizal, menjelaskan kunjungan kerja itu dalam rangka memperkaya referensi terkait Ranperda Perubahan Atas Perda No. 3 Tahun 2018 tentang Jasa Umum yang sedang dibahas oleh DPRD bersama Pemkab Pasaman. (Ola)
