Padang, Prokabar – Pro kontra tentang penundaan jadwal Pemilihan Presiden terus meluas, apalagi Ketua Umum Partai Politik mulai angkat bicara. Penundaan Pilpres ini dinilai akan memberikan ruang yang lebih luas dalam pemulihan ekonomi Indonesia.
Menanggapi hal tersebut, pengamat politik Hardi Putra Wirman menilai isu ini akan merugikan Presiden Jokowi. Lantaran langkah ini menjadi beban bagi Presiden Jokowi, terutama di masa akhir jabatan presiden, dan mencatat sebuah sejarah riak politik bagi bangsa.
“Wacana tersebut berpotensi membuat masa akhir jabatan presiden Jokowi menjadi tidak Happy Ending atau Sad Ending, sebab penundaan pemilu memiliki konsekuensi politik yang berat hingga amandemen UU 1945,” jelas Hardi yang juga dosen Ilmu Politik di IAIN Bukittinggi ini.
Selain itu, jebolan doktor Universitas Padjajaran ini melihat Jokowi di akhir masa jabatannya ingin meninggalkan legacy yang baik, seperti pemindahan ibukota negara dan pembangunan infrastruktur yang kian masif.
“Penundaan pilpres akan kontraproduktif dengan keinginan Jokowi, tidak elok bagi masa depan bangsa dan demokrasi,” jelas Hardi Putra Wirman.
Isu yang digelembungkan oleh para elit politik ini dianggap Hardi sebagai usaha partai politik untuk meningkatkan popularitas dan elektabilitas pada Pileg 2024 mendatang.
“Wacana Cak Imin tersebut kami melihat sebagai sebuah respon terhadap tingginya angka kepuasan masyarakat terhadap kinerja Jokowi, dimana rata-rata hasil survei mencatat angka 75% tingkat kepuasan. Sehingga, Cak Imin mencoba masuk ke ceruk besar masyarakat yang puas tersebut dengan wacana penundaan pemilu yang sebenarnya wajah lain dari Jokowi 3 periode,” papar peneliti Polstra Researching & Consulting ini.
“Harapannya publik yang puas tersebut terkonversi menjadi dukungan kepada PKB dan atau Cak Imin, mengingat fenomena saat ini partai politik terus berupaya menjaga pertumbuhan elektabilktas mereka, tidak terkecuali PKB,” pungkasnya.(laf)
