Padang Aro, Prokabar – Untuk mendukung pembiayaa pelaksanaan Tour de Singkarak (TdS) 2018, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan, mengalihkan anggaran yang tak terserap di beberapa Organisasi Perangkat Daerah.
“Setelah dibahas bersama ternyata ada beberapa program yang tidak produktif sehingga anggarannya bisa digeser untuk pelaksanaan TdS 2018,” kata Bupati Solok Selatan Muzni Zakaria, Kamis (6/9).
Awalnya, Solok Selatan memang tidak akan ikut TdS mengingat defisit APBD perubahan 2018 cukup besar.
Tetapi setelah berdiskusi bersama dan menyusun kembali ternyata ada program lain yang bisa dikurangi pendanaannya.
“Program tersebut diperkirakan anggarannya tidak terserap sehingga bisa dialihkan untuk TdS,” ujar kembali.
Pertimbangan lainnya banyaknya manfaat TdS bagi daerah juga menjadi landasan Solok Selatan ikut berpartisipasi.
“Setelah mempertimbangkan dengan matang bersama OPD TdS lebih banyak manfaatnya dan saya sudah laporkan keikutsertaan Solok Selatan ke Wagub Nasrul Abit,” ujarnya.
Untuk anggarannya, kata dia, Solok Selatan menyediakan sesuai dengan kewajiban yang diberikan.
Wakil Bupati Solok Selatan Abdul Rahman menambahkan, manfaat TdS cukup besar bagi kemajuan daerah terutama masalah perbaikan jalan.
“Kalau hanya berharap jalan diperbaiki kapan masanya tetapi dengan TdS bisa disegerakan,” katanya.
Sebelumnya Wak Gubernur Sumbar Nasrul Abit mengatakan, lokasi grand start Tour de Singkarak (TdS) ke-10 tahun 2018 disepakati di Bukittinggi dan Kota Pariaman menjadi grand finish.
Kesepakatan itu diambil dalam rapat koordinasi TdS 2018 diikuti oleh perwakilan 19 kabupaten dan kota, minus Kabupaten Kepulauan Mentawai.
Pelaksanaan TdS ke-10 diperkirakan pada 3-11 November 2018, namun masih bisa berubah sesuai kalender even Persatuan Balap Sepeda Internasional (Union Cycliste International).
Persoalan pelaksanaan TdS 2018 diperkirakan masih tetap sama dengan tahun lalu, yaitu kelaikan jalan yang akan dilewati untuk sembilan etape. Karena itu sejak awal persiapan harus benar-benar dimaksimalkan.
Sementara itu terkait anggaran, untuk 2018 Kementerian Pariwisata hanya mengucurkan sekitar Rp400 juta dan anggaran provinsi Rp500 juta. Total anggaran yang dibutuhkan diluar anggaran pusat dan provinsi akan ditanggung oleh kabupaten dan kota.(*/mbb)
