Ini Sikap Ombudsman Terkait Masih Adanya Penjualan Seragam dan Atribut saat Daftar Ulang Sekolah

Penulis -

Sabtu, 4 Juli 2020 - 10:05 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Padang, Prokabar — Kelulusan PPDB SMPN tahap I telah diumumkan, dan telah memasuki tahap pendaftaran ulang, untuk Tim Pengawas PPDB Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat, melakukan monitoring pendaftaran ulang PPDB SMPN secara acak.

Kortim Pengawas PPDB, Syauqi Al Faruqi mengatakan salah satu SMPN yang dimoniting Ombudsman adalah SMP 1 Padang, monitoing dilakukan pada hari Jumat, (03/07). Hasilnya, sekolah melalui koperasi menjual baju khas sekolah dan atribut lainnya saat perdaftaran ulang.

“Ada kesan bahwa, pembelian baju khas sekolah dan atribut itu terkait atau menjadi persyaratan mendaftar ulang. Padahal, secara ketentuan, termasuk pengumuman resmi pendaftaran ulang di SMP 1 Padang, tidak ada persyaratan membeli baju atau atribut saat mendaftar ulang.” ungkapnya Sabtu (4/7).

Lebih lanjut ia mengatakan, setelah layanan pendaftaran ulang selesai dilakukan, masyarakat masyarakat diarahkan ke Koperasi. Disana, telah tersedia pengumuman “Dartar Rincian Harga Seragam Identitas Sekolah” sebesar Rp. 960.000,-.

Ada enam item, diantaranya baju olah raga, baju batik, baju muslim, baju kurung basiba, atribut dan jilbab. Sayangnya, tidak ada rincian biaya masing-masing item itu.

Tak ada informasi, bahwa pembelian baju dan perlengkapan sekolah itu dapat dilakukan pada waktu yang lain, atau tidak terikat dan terkait dengan PPDB.

“Kami khawatir, orang tua yang belum punya akan memaksakan diri untuk menyediakan uang, pinjam sana-sini, gadai emas atau barang, karena khawatir pembelian baju terkait dengan pendaftaran dan dapat menyebabkan mereka gagal mendaftar. Padahal, proses belajar mengajar masih lama.” sambungnya.

Hal ini tidak sesuai dengan, surat Dinas Pendidikan Kota Padang, tertanggal 17 Juni 2020, yang pada intinya melarang adanya pengutan dalam jenis apapun, termasuk pengadaan baju dan seragam.

Dalam surat itu ditegaskan, pakaian atribut khas sekolah dapat dibagikan pada saat proses belajar mengajar/tatap muka di mulai.

“Sekaligus hemat kami, hal ini menyalahi Pasal 31 Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 PPDB, dimana ditegaskan pendaftaran ulang tidak boleh memungut biaya. Untuk SMPN 1 Padang sendiri, kami telah tegur. Kami minta dihentikan dan ditambahkan pengumuman “pakaian Atribut khas sekolah dapat dibeli pada saat proses belajar mengajar/tatap muka di mulai”, tidak harus sekarang. Kepala SMPN 1 Padang, Pak Hakim telah penuhi itu, telah buat pengumuman.”

“Hanya saja, kami khawatir, kalau ini terjadi secara masif di seluruh SMP Negeri di Kota Padang. Karena itu, Kami sarankan Dinas Pendidikan untuk ikut menertibkan permasalahan ini.” tutupnya. (rel)

Follow WhatsApp Channel prokabar.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Rektor UIN Bukittinggi Prof. Silfia Hanani : ucapan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Menag RI
Hujan Abu Vulkanik Gunung Merapi Guyur Bukittinggi dan Agam pada Malam Hari
Perkuat Sinergi Kerjasama UIN Bukittinggi dengan UIN Suska Riau
Pemko Padang Wajibkan Warga Pilah Sampah Rumah Tangga Mulai 2027
Bimbingan Konseling Hadir sebagai Solusi Atasi Krisis Moral dan Kesehatan Mental
Sungai Tumayo Kembali Meluap, Ratusan Rumah Warga Terancam Banjir
Lulusan SMK SMAK Padang 2026 Siap Kuasai Industri Global, Belasan Analis Kimia Tembus Rusia dan Tiongkok
Polda Sumbar Gelar Turnamen Mobile Legends, Jadi Ajang Atlet Esports Menuju Kapolri Cup

Berita Terkait

Senin, 28 September 2026 - 14:35 WIB

Rektor UIN Bukittinggi Prof. Silfia Hanani : ucapan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Menag RI

Senin, 28 September 2026 - 09:52 WIB

Hujan Abu Vulkanik Gunung Merapi Guyur Bukittinggi dan Agam pada Malam Hari

Rabu, 22 Juli 2026 - 15:15 WIB

Perkuat Sinergi Kerjasama UIN Bukittinggi dengan UIN Suska Riau

Selasa, 21 Juli 2026 - 21:51 WIB

Pemko Padang Wajibkan Warga Pilah Sampah Rumah Tangga Mulai 2027

Selasa, 21 Juli 2026 - 14:34 WIB

Bimbingan Konseling Hadir sebagai Solusi Atasi Krisis Moral dan Kesehatan Mental

Berita Terbaru