Jakarta, Prokabar — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) M.Tito Karnavian, mengatakan kemungkinan akan mengkaji pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung.
Apalagi sistem politik Pilkada serentak sudah berjalan selama 20 tahun, dan perlu dilakukan evaluasi untuk mengetahui apakah masih relevan.
Menurut Tito, sistem pilkada secara langsung yang ada saat ini memberikan dampak positif kepada demokrasi, namun ada sisi negatifnya.
“Banyak manfaatnya partisipasi demokrasi, tapi kita lihat mudaratnya juga ada, politik biaya tinggi,” tegasnya.
Tito menyatakan, biaya politik yang tinggi menyebabkan kepala daerah rentan melakukan tindak pidana korupsi.
Dia menambahkan untuk menjadi Bupati modalnya bisa mencapai Rp 50 miliar. Kemudian, gaji kepala daerah sendiri hanya sekitar Rp 100-200 juta per bulan saja. Sehingga tidak menutup pengeluaran sampai menjabat lima tahun.
“Apa benar saya ingin mengabdi kepada nusa dan bangsa terus rugi? Saya enggak percaya,” pungkasnya. (*/hdp)
