Bogor, Prokabar — Sebanyak 9 (Sembilan) kesepakatan kerja sama ditandatangani dari pertemuan antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Putra Mahkota Abu Dhabi/Wakil Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Uni Emirat Arab (UEA) Sheikh Mohamed Bin Zayed Al Nahyan, dalam kunjungan ke Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (24/7) siang.
Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi kepada wartawan menjelaskan, kesembilan MoU itu adalah: 1. MoU Peningkatan Perlindungan Investasi; 2. MoU Penghindaran Pajak Berganda; 3. MoU Industri; 4. MoU Kepabeanan; 5. MoU Pariwisata; 6. MoU Kelautan dan Perikanan; 7. MoU Pertahanan; 8. MoU Kekonsuleran; dan 9. MoU Kebudayaan.
Selain itu, lanjut Menlu, ada 3 MoU Business to Business yang ditandatangani yaitu pertama antara Pertamina dan Adnoc untuk pengembangan RDMP Balikpapan, Integrated Supply Chain, LNG Storage. Kemudian yang kedua antara PT Chandra Asri dan Mubadala untuk proyek new napta cracker dan petrochemical complex.
“Yang ketiga adalah antara PT Maspion Indonesia dengan DP World Asia mengenai pengembangan terminal peti kemas dan kawasan di Jawa Timur,” kata Menlu kepada wartawan usai mendampingi Presiden Jokwi menerima Putra Mahkota Abu Dhabi/Wakil Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Uni Emirat Arab (UEA) Sheikh Mohamed Bin Zayed Al Nahyan.
Selain itu, menurut Menlu, Presiden Jokowi bersama dengan Sheikh Mohamed berdiskusi mengenai proyek-proyek yang dapat dilakukan bersama. “Jadi yang tiga tadi kan yang sudah ditandatangani, saat ini ada beberapa yang sedang dibahas tetapi sudah bicara mengenai kerja sama yang ke depannya,” ujarnya.
Menlu mengingatkan, bahwa Uni Emirat Arab memiliki sovereign wealth fund atau dana investasi negara yang besar, sekitar 1,3 triliun dollar AS. Potensi-potensi seperti inilah, lanjut Menlu, yang ingin kita kerja samakan dengan Uni Emirat Arab.
“Jadi saya kira ini adalah selain kunjungan yang sangat bersejarah, ini juga kunjungan yang sangat straight forward, konkret, detail bicara mengenai masalah ekonomi bicara mengenai masalah keumatan,” ungkap Menlu. (*/hdp)
