Padang, Prokabar – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumbar petakan sejumlah potensi kerawanan dan gesekan Pemilu 2019 di Sumbar. Melihat hasil Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2019, Sumbar menempati posisi ketiga.
“Definisi konsep kerawanan pemilu IKP ini ada 4 dimensi dan 16 subdimensi. Kerawanan aspek, keamanan, netralitas ASN, ujaran kebencian dan politisasi sara,” ungkap Anggota Bawaslu Sumbar, Vifner, Jumat (5/10).
Ia melihat, dari berbagai dimensi dari IKP itu tidak semuanya terjadi di Sumbar. Namun ada sejumlah hal yang memang terjadi, misalnya persoalan daftar pemilih tetap, persoalan hak pilih, penyelenggara pemilu, hingga masalah penyelenggara negara.
“Misalnya yang akhir-akhir ini menjadi viral, ada sejumlah kepala daerah deklarasikan diri, hal-hal ini bisa menjadi titik rawan dalam proses pelaksanaan pesta demokrasi di Sumbar,” ungkapnya.
Potensi kerawanan lainnya yang juga akan diawasi oleh Bawaslu Sumbar diantaranya penayangan iklan kampanye di media cetak dan elektronik selain yang difasilitasi oleh KPU, politik uang, pemberitaan dan penyiaran kampanye yang tidak berimbang, dan kampanye di media sosial yang akun-nya tidak didaftarkan ke KPU.
“Disamping itu, kami akan awasi penggunaan fasilitas negara dan program dengan anggaran negara untuk kampanye pasangan calon tertentu. Ini bisa saja terjadi, karena peluangnya ada,” ulasnya.
Hal lainnya yang juga dianggap menjadi salah satu fokus pengawasan adalah kampanye yang dilakukan calon pada masa tenang, ditambah lagi dengan yang lebih memicu potensi keributan adalah kampanye yang mengandung unsur sara.(*/mbb)
