Trending | News | Daerah | Covid-19

Pilkada

Hari Ke-8 Verifikasi Faktual Dukungan Calon Perseorangan Tanah Datar, Ini Penjelasan KPU

Dibaca : 775

Tanah Datar, Prokabar — Verifikasi dukungan calon perseorangan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat di Tanah Datar terus berlansung. Hingga hari kedelapan tahapan, KPU Tanah Datar mengungkapkan jika telah melakukan verifikasi dokumen sebanyak 12416 atau dengan persentase 60%.

Ketua KPU Tanah Datar, Fahrul Rozy mengatakan setidaknya jumlah dokumen dukungan yang diberikan oleh LO bakal pasangan calon ke KPU sebanyak 20390 dukungan yang mana tersebar di 14 kecamatan Tanah Datar.

” Data hingga hari kedelapan, kita sudah melakukan verifikasi terhadap dukungan calon perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur sebanyak 12.416 atau masih tersisa sebanyak 7974 dukungan,” ungkap Rozy.

Meski persentase verifikasi dokumen dukungan baru sebanyak 60%, namun KPU Tanah Datar mengaku jika yang telah mengunjungi pemilik dokumen oleh verifikator telah mencapai 90%. Dalam arti kata, 30% sisanya merupakan orang yang tidak bisa ditemui.

Rozy mengatakan, banyak kendala yang ditemui petugas verifikasi saat melakukan pencocokan dokumen, salah satunya seperti kartu tanda penduduk (KTP) dengan tempat tinggal yang bebeda, bahkan telah pindah domisili, pemilik data tidak berada di rumah saat ditemui petugas, serta data dukungan yang orangnya berada diperantauan.

” seperti di Nagari Baringin saja, KTPnya di Baringin, tetapi orangnya tinggal ada yang di Nagari lain bahkan kecamatan lain. Kalau verifikator kan hanya melakukan verifikasi diwilayah kerjanya saja, tidak mungkin sampai ke kecamatan lain. Selain itu, Verifikator dalam aturannya datang satu kali kerumah pemilik, tapi bagi yang bekerja saat petugas datang, kita usulkan datang kembali,” tambah Rozy.

Saat dimintai tanggapan terkait angka atau persentase dokumen yang tidak memenuhi syarat dukungan calon perseorangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, KPU mengaku jika data tersebut belum bisa diketahui untuk saat ini, karena mesti melalui pleno PPS ditingkat kecamatan dipenghujung verifikasi faktual.(eym)


Baca Juga :

Berani Komen Itu Baik
To Top