Pessel, Prokabar – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) Sumbar, melakukan sosialisasi bersama lintas Partai Politik dan pihak pemerintah daerah terkait dalam menghadapi Pilkada 2020.
Ketua KPU Pessel, Epaldi Bahar mengatakan, yang disosialisasikan ini adalah pokok-pokok peraturan pada tahapan Pilkada 2020.
Terdapat tiga pokok peraturan yang menjadi penting untuk disampaikan agar pemahaman menyoal Pilkada 2020 lebih dipahami bersama.
“Untuk saat ini, pada dasarnya ada tiga pokok peraturan yang perlu kami sampaikan kepada parpol terkait pada tahapan Pilkada 2020 mendatang, “ungkap Epal saat rapat di kantor KPU setempat Kamis, (26/9) kemaren.
Diatas mimbar Epal menjelaskan, tiga pokok peraturan itu menyinggung soal Data Pemilih, Pencalonan dan Kampanye.
Harapannya dari sosialisasi itu, seluruh pihak terkait yang hadir dapat mengetahui pokok-pokok tahapan pilkada yang diatur dalam Peraturan KPU serta memberi tau kepada masyarakat sekitar.
Ia menyebutkan, adapun syarat terdaftar sebagai pemilih pada Pilkada nanti antara lain adalah warga negara yang telah berumur 17 tahun atau lebih pada hari pemungutan suara, atau sudah pernah kawin.
Selanjutnya, tidak terganggu jiwa atau ingatannya dibuktikan dengan surat keterangan dokter, tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan.
Kemudian, berdomisili didaerah pemilihan dibuktikan dengan KTP Elektronik atau suket dari Disdukcapil serta tidak anggota TNI atau Polri.
Sementara, pada penyusunan daftar pemilih di TPS, aturannya tidak menggabungkan desa atau kelurahan atau sebutan lain.
Kemudian, memudahkan pemilih, hal-hal berkenaan dengan aspek geografis serta jarak dan waktu tempuh menuju TPS dapat memperhatikan tenggang waktu pemungutan suara.
Disamping itu, di tahap pencalonan Bupati dan Wakil Bupati pada Pilkada 2020 sebutnya terdapat dua jalur yang bisa ditempuh dalam pencalonan.
Pertama, maju melalui jalur partai politik atau gabungan dengan ketentuan memperoleh paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPRD setempat.
“Dan bagi calon yang maju lewat jalur independen, jumlah dukungan harus sebanyak 8,5 persen dari jumlah penduduk yang termuat dalam daftar pemilih tetap, “ujarnya.
Dukungan 8,5 persen itu berlaku ketika jumlah daftar pemilih tetap lebih dari 250 ribu hingga 500 ribu.
Seterusnya, Epaldi menjelaskan di tahapan kampanye aturannya tidak jauh berbeda dengan pelaksananya pemilu 2019 lalu.
Metode kampanye meliputi pertemuan terbatas, perempuan tatap muka dan dialog, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga kampanye dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan peraturan perundangan.
Untuk lebih memahami secara detail, pihaknya meminta pihak terkait dapat mengunduh sejumlah aturan pada website KPU terkait tiga pokok tahapan yang dijelaskan tersebut.
Seperti PKPU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakahiran Data dan penyusunan Data Pemilih.
PKPU Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana diubah menjadi Nomor 15 tentang Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati serta PKPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye, tutupnya.(min)
