Limapuluh Kota, Prokabar – Calon Bupati dan Wakil Bupati Limapuluh Kota yang diusung Gerindra, PPP dan Partai Gelora, Deni Asra-Riko Febrianto, mengaku prihatin dengan pendapatan honorer di lingkungan Pemkab.
“Honorer digaji Rp1 juta sekian, sebulan sekali. Lebih parah (pendapatan,-red) dari itu, honorer guru, kaum pendidik yang harusnya dimuliakan. Chek berapa honor guru? Miris. Padahal Pemkab bisa naikan kalau ada niat, kalau mau,” kata Deni Asra, Kamis (19/09/2024).
Sebagai anak guru, Deni Asra paham betul betapa beratnya tugas pendidik. Baik guru yang sudah berstatus pegawai negeri, PPPK maupun honorer. “Guru adalah profesi mulia, tidak bisa dinilai dengan tunjangan semata. Harus lebih dari itu,” kata Deni Asra.
Ke depan, dia dan Riko Febrianto berkomitmen, andai diberi mandat oleh rakyat dan diizinkan Allah SWT menjadi Bupati dan Wakil Bupati, urusan insentif honorer ini yang akan mereka bereskan pertama sekali.
Kepada seluruh honorer Pemkab dan kalangan guru, Deni meminta doa agar GDR terpilih kelak. “Kami buka saja data, hampir tiap hari, sahabat-sahabat honorer, baik di Pemkab, maupun di kalangan pendidik, itu curhat. Kami tidak akan berjanji banyak-banyak. Intinya GDR akan berpihak kepada honorer,” sambung Deni.
Makanya menurut Deni, harusnya pendapatan pegawai honorer di Limapuluh Kota, setara dengan Upah Minimum Regional (UMR).
JENJANG KARIR BIROKRASI
Deni dan Riko juga memastikan, jenjang karir ASN ke depan harus jelas. Penempatan jabatan pun, bukan berdasarkan suka atau tak suka. Melainkan sesuai kompetensi.
“Yang bagus direward, sebaliknya kita juga punishment. Jadi, terukur. Mesin birokrasi tidak boleh carut marut apalagi sampai mengorbankan karir hanya karena kepentingan politik, kami tidak akan melakukan,” sambung Deni.
Dia berharap, ASN netral dalam Pilkada mendatang. “Bapak dan ibu tidak usah khawatir, tidak perlu juga cawe-cawe. Kepemimpinan GDR akan mengakomodir semua sumber daya manusia yang ada. Semua kekuatan yang bagus. Kami hanya mohon didoakan oleh Bapak dan ibu,” pintanya.
Deni dan Riko juga memastikan, ingin mengembalikan wibawa Pemerintah Daerah. Sehingga ini menjadi acuan pelayanan publik. “Kesejahteraan ASN dan seluruh jajaran Pemkab harus terjamin dulu, kalau tidak, bagaimana loyalitas akan tumbuh. Kami pastikan keberpihakan anggaran untuk itu,” pungkas Deni dan Riko. (*)
