Padang, Prokabar – Awas bagi pengguna media sosial. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Padang akan menindak pengguna akun medsos yang menebar hoaks, ujaran kebencian dan Suku, Agama, Ras (SARA) serta penyebar black campaign (kampanye hitam).
Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran, Firdaus Yusri menjelaskan, masing-masing peserta pemilu hanya boleh memiliki 10 akun media sosial, akun tersebut dibawah pengawasan Bawaslu. Namun, biasanya 10 akun yang didaftarkan tersebut aman, sebab mereka sadar ada dalam pantauan.
“Kami sudah sampaikan pada parpol bahwa masing-masing peserta Pemilu hanya boleh memiliki 10 akun media sosial dan akun ini akan kami awasi. Namun yang menjadi catatan bagi kami adalah akun-akun liar diluar 10 akun resmi ini,” ungkapnya, Rabu (26/9) di Padang.
Menurutnya, yang masif itu justru akun yang tidak terpantau. Untuk itu, Bawaslu Kota Padang akan berkoordinasi dengan Polda Sumbar dan Diskominfo terkait penindakan akun nakal. Jika pihaknya menemukan adanya potensi tersebut, maka ia tidak akan segan-segan untuk memproses pelakunya.
“Kami akan lakukan pelacakan terhadap pemilik akun dan kemarin kita juga sudah koordinasikan ini dengan Kapolresta Padang. Namun karena Polres tidak punya alat cyber seperti yang dimiliki Polda, kita akan lakukan koordinasi lebih jauh dengan Bawaslu provinsi,” jelasnya.
Bukan hanya temuan dari pengawas, tapi dia juga berharap partisipasi masyarakat untuk ikut mengawas jalannya proses Pemilu 2019 ini. Jika masyarakat menemukan adanya potensi pelanggaran atau kampanye hitam, maka bisa langsung melaporkan ke pengawas.
“Masyarakat bisa melaporkan ke pengawas tingkat kelurahan, kecamatan atau bisa datang langsung ke kantor Bawaslu Padang,” terangnya.
Untuk memfokuskan pengawasan terhadap medsos, bukan hanya langsung ditangani oleh tim pengawas dari Bawaslu, namun dimulai pada tim pengawas tingkat kecamatan. Hal itu dilakukan agar pengawasan lebih maksimal dan lebih luas terpantau.
Terkait keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN), dia mengatakan sudah melakukan pertemuan dengan Pemko Padang dan meminta agar diberikan ruang untuk bertemu dengan sejumlah ASN.
“Kita akan berikan pemahaman, apa saja yang di larang bagi ASN dan apa sanksinya. Kalau saya melihat sebenarnya aturan tidak jauh berbeda dengan pilkada kemarin, misalnya jangankan memberikan komentar memberikan like saja tidak boleh,” pungkasnya.(*/mbb)
















