Prokabar.com, Agam – Anggota Komisi IV DPRD Sumatera Barat Rafdinal mempersilahkan kelompok tani mengajukan proposal.
Rafdinal mengatakan pemberian bantuan berupa Alat Mesin Pertanian ini masuk dalam kewenangan provinsi.
Kelompok Tani bisa mengajukan pengadaan Alsintan dalam bentuk proposal ke Gubernur Sumatera Barat.
“Silahkan buat proposal dengan tujuan ke Gubernur agar kita bisa perjuangkan di DPRD Provinsi Sumatera Barat,” kata Anggota Komisi IV DPRD Sumbar ini pada Prokabar, Selasa (10/8).
Rafdinal memberikan Alsintan Tresor atau mesin perontok padi pada lima Kelompok Tani di Kabupaten Agam.
Kecamatan Banuhampu sebagai tuan rumah mendapatkan jatah dua alat untuk dua kelompok tani yaitu Kelompok Tani Umbi Mudo dan Batu Hitam.
Sisanya pada Kelompok Tani Bungo Lado, Bungo Padi dari Kecamatan Canduang dan Kelompok Tani Bungo Katelo dari Baso.
Kelompok Tani ini mendapatkan Tresor lantaran sudah mengajukan permintaan jauh hari.
“Mudah-mudahan bisa mempermudah proses panen padi di sawah,” kata Rafdinal.
Kepada pihak Nagari dan Kabupaten, Politisi PKS ini meminta pengawasan alat-alat tersebut.
Pasalnya, pria 53 tahun ini khawatir penggunaan alat-alat ini tidak tepat sasaran.
“Dulu ada alat pertanian namun malah disewakan, jadi kita minta pihak kabupaten, nagari hingga jorong melakukan pengawasan,” tutupnya.
Jemput Aspirasi
Anggota Komisi IV DPRD Sumatera Barat Rafdinal turun gunung menjemput aspirasi masyarakat untuk penganggaran tahun 2022.
Pria kelahiran Banuhampu, Kabupaten Agam, ini mengaku banyak permasalahan masyarakat yang belum sampai ke dewan perwakilan.
Saat memberikan Alat Mesin Pertanian (Alsintan) pada kelompok tani, Politisi PKS ini meminta beragam usulan secara langsung.
“Bapak dan ibu silahkan memberikan usulan sambil kita berdiskusi,” kata Rafdinal di Jorong Mato Jariang, Kabupaten Agam, Selasa (10/8).
Mendapat kesempatan itu, masyarakat langsung memberikan usulan bahkan keluhan pada Rafdinal.
Banyak permintaan dari masyarakat yang mayoritas petani itu, mulai dari perbaikan irigasi, penyediaan mesin bajak, aspirasi harga pupuk yang melonjak tinggi, hingga perbaikan jalan.
Satu-persatu usulan tersebut mendapat jawaban dan penjelasan dari Rafdinal tentang alokasi anggaran dan tujuan anggaran.
Menurutnya, pemberian bantuan untuk aspirasi dan usulan masyarakat hanya yang mengarah pada kebijakan Provinsi Sumatera Barat.
Sementara untuk yang masuk ke wilayah kebijakan Kabupaten bisa diusulkan kembali agar menjadi prioritas untuk tahun 2022.
Bagi usulan yang memungkinkan masuk pada anggaran provinsi, Rafdinal rencananya akan membawa hal tersebut ke penyiapan anggaran untuk tahun 2022.
