Padang, Prokabar – Sekretaris Komisi I DPRD Sumbar HM Nurnas menilai partispasi publik terhadap pembangunan masih rendah.
Apalagi terkait pembangunan nagari dan desa di Sumbar, dana desa belum menunjukan keinginan tahun masyarakat desa atau nagasi di Sumbar kemana dimanfaatkan dana dari negara itu.
“Saya belum melihat pastisipasi tinggi publik nagari tentang penggunaan dana desa, walau walinagari dan aparaturnya sudah memajang rencana anggaran itu di setiap sudut strategis di setiap.nagari di Sumbar,” ujar HM Nurnas saat berdiskusi dengan Kadis PMD Sumbar Syafrizal dan Panitia Wokrshop FJKIP Sunbar, Rabu (24/3).
Menurut HM Nurnas upaya peningkatan partispasi masyarakat satu dari beberapa solusi adalah pembangunan Sistem Informasi Nagari (SINar).
“SINar adalah aplikasi berbasiskan internet/website harus di-development dengan tujuh langkah persiapan sampai launching termasuk maintenancenya,” ujar HM Nurnas.
Adanya SINar ini akan membantu informasi dan publikasi nagari termasuk memahami asas keterbukaan informasi publik.
“SINar ready, itu menjadi base informasi a-z dari semua nagari atau desa di Sumbar, SINar menjadi inovasi Sunbar, tidak saja soal anggaran tok, tapi ada potret kependudukan dan pelayanan masyarkat juga geopolitik setiap nagari terpotret di SINar itu,” ujar HM Nurnas.
Kadis PMD Syafrizal menyatakan SINar inivasi Sumbar yang diracik sesuai kearifan lokal.
“SINar bagus dan memang PMD sangat berharap ke DPRD Sumbar untuk memback-up terujudnya sisitem informasi berbasis internet bernama SINar yang menjadi inovasi Sumbar, selain aplikasi diadakan Kemendes PDTT RI,” ujar Syafrizal.
Ketua Pelaksana Workshop Keterbukaan Informasi Publik Isa Kurniawan didampingi Sekretaris Mona Sisca dan Bendahara Ade Suharmansyah menegaksan kunci bertrmu Kadis PMD kepastian pelaksanaan workshop.
“Karena soal teknis dan pendanaan Workshop awal diadakan 5 Maret diundur. Hari ini kepastian apakah ada green light Pak Kadis PMD, kami pelaksana siap menggelar sebelum bulan Ramadhan besok,” ujar Isa Kurniawan. (mbb)
