Jakarta, Prokabar — Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengaku sudah berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pihak Direktorat Jenderal Imigrasi dan aparat penegah hukum lainnya, guna memburu politisi PDI Perjuangan Harun Masiku, yang belum juga menyerahkan diri usai ditetapkan sebagai tersangka suap Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan.
Ketua KPK Firli Bahuri di Jakarta, Senin mengatakan koordinasi dengan Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) diperlukan selain sesuai prosedur yang ada, juga karena Imigrasilah yang paling mengetahui perlintasan masuk dan keluarnya seseorang apakah masuk atau keluar wilayah Indonesia.
“Kami minta semua pihak menunggu hasil dari kinerja penyidik, karena pada prinsipnya proses penegakkan hukum tetap harus menghormati asas hukum dan HAM, serta tidak boleh melanggar asas itu,” kata Firli dilansir Prokabar, Selasa (14/1).
Firli berharap semua pihak dapat bekerjasa sama dalam proses penegakkan hukum, termasuk seluruh masyarakat untuk mmberikan informasi sekecil apa pun mengenai keberadaan tersangka.
Bahkan tersangka sendiri tetap diminta kooperatif untuk bisa segera menyerahkan diri, sehingga bukan saja membantu tapi bisa meringankan proses penyidikannya hingga tuntas.
Sebelumnya pada 8 Januari 2020 lalu, tim KPK menggelar kegiatan tangkap tangan di beberapa lokasi yakni Jakarta, Depok, dan Banyumas yang diduga terkait dengan penetapan anggota DPR terpilih 2019-2024.
Dalam OTT ini, KPK mengamankan sedikitnya delapan orang salah satunya adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan (WSE).
Setelah melakukan pemeriksaan dan sebelum batas waktu 1×24 jam sebagaimana diatur dalam KUHAP, dilanjutkan dengan gelar perkara, KPK menyimpulkan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi menerima hadiah atau terkait penetapan anggota DPR-RI Terpilih tahun 2019-2024.
Dari delapan orang yang diamankan, pada Kamis (9/1) malam, KPK menetapkan empat orang sebagai tersangka. Empat orang itu adalah WSE (Komisioner KPU), ATF (Mantan Anggota Badan Pengawas Pemilu/Bawaslu dan orang kepercayaan WSE), HAR (politikus PDIP), dan SAE (swasta). (*)
