Bawaslu Padang Minta APK Ilegal Dibersihkan

Penulis -

Selasa, 25 September 2018 - 19:45 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Padang, Prokabar – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Padang, meminta agar seluruh APK yang sudah terpasang saat ini agar diturunkan dan dibersihkan.

Sebab menurut Komisioner Bawaslu Padang, Yunasty Helmy, Alat Peraga Kampanye (APK) yang legal adalah yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan tambahan dari partai sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan oleh KPU.

“Alat peraga kampanye di luar hal tersebut tentu ilegal dan merupakan pelanggaran. Kita yakin hingga saat ini KPU belum mengeluarkan APK untuk peserta Pemilu,” kata Yunasty Helmy, kemarin.

Dia mengatakan pihaknya akan duduk bersama KPU Padang dan Pemko terkait persoalan ini.

“Bawaslu tidak sebagai pihak yang menurunkan alat peraga kampanye namun kita meminta KPU dan pemerintah untuk melakukan hal itu,” katanya.

Ia mengatakan pelanggaran yang banyak dilakukan peserta pemilu ketika masa kampanye berupa metode kampanye pada iklan, alat peraga kampanye, pengumpulan massa tanpa melapor kepada pihak terkait sehingga menimbulkan keributan.

Selain itu pelanggaran terkait kode etik, pelanggaran administrasi maupun pidana atau netralitas aparatur sipil negara dalam pemilu.

“Hal inilah yang ingin kami capai, ketika masyarakat menemukan pelanggaran langsung datang dan melaporkan kepada kami sehingga dapat ditindaklanjuti,” katanya.

Kemudian pelanggaran berupa politik uang disinyalir masih terjadi dalam pelaksanaan pemilu terutama di kawasan yang memiliki tingkat ekonomi menengah ke bawah, daerah kumuh menjadi target penyebaran politik uang.

“Kita terus lakukan sosilaisasi kepada masyarakat agar dapat sama-sama melakukan pengawasan terhadap pelanggaran pemilu,” kata dia.

Saat ini pihaknya memberikan sosialisasi kepada pegawai tingkat kelurahan dan kecamatan dengan tujuan mereka dapat menyampaikan kepada masyarakat bawah. Selain itu pihaknya juga menggandeng ibu-ibu pengajian dan nelayan dalam menyosialisasikan program pengawasan tersebut.

“Kita berharap dengan sampainya pesan ini tingkat pelanggaran dalam Pipres maupun Pileg 2019 dapat ditekan karena pengawasan dilakukan secara serentak,” kata dia. (*/mbb)

Follow WhatsApp Channel prokabar.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Fadly Amran: Laga Perubahan 2.0 Jadi Momentum Partai NasDem Sumbar “Naik Kelas”
Pasdisata Anggota DPRD Dharmasraya Juga Mantan Wartawan Singgalang Resmi Pimpin DPC Partai Hanura Dharmasraya
DPRD Dharmasraya Gelar Rapat Paripurna Pengumuman Penetapan Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih
Ketua PDI Perjuangan Sumbar Tegaskan Perlunya Redefinisi Otonomi Daerah untuk Efisiensi Biaya Pilkada
Sah, Raih 55,2 Persen Suara, Fadly-Maigus Walikota dan Wakil Walikota Padang Terpilih
Legowo dalam Politik: Rusma Yul Anwar Ucapkan Selamat kepada Paslon HJ-RI Menangkan Pilkada
Hasil Quick Count BSPN PDIP Pasangan ASLI Calon Bupati Dharmasraya Meraih 69,02 Persen Suara
Calon Bupati RaNasta Menang Telak di TPS 2 Ranah Pesisir Selatan
Tag :

Berita Terkait

Jumat, 24 Juli 2026 - 15:22 WIB

Fadly Amran: Laga Perubahan 2.0 Jadi Momentum Partai NasDem Sumbar “Naik Kelas”

Kamis, 30 April 2026 - 13:56 WIB

Pasdisata Anggota DPRD Dharmasraya Juga Mantan Wartawan Singgalang Resmi Pimpin DPC Partai Hanura Dharmasraya

Senin, 13 Januari 2025 - 22:57 WIB

DPRD Dharmasraya Gelar Rapat Paripurna Pengumuman Penetapan Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

Selasa, 17 Desember 2024 - 15:33 WIB

Ketua PDI Perjuangan Sumbar Tegaskan Perlunya Redefinisi Otonomi Daerah untuk Efisiensi Biaya Pilkada

Jumat, 6 Desember 2024 - 17:16 WIB

Sah, Raih 55,2 Persen Suara, Fadly-Maigus Walikota dan Wakil Walikota Padang Terpilih

Berita Terbaru

Daerah

Tidak Semua Anak Pulang ke Rumah yang Sama 

Rabu, 7 Okt 2026 - 12:01 WIB

Artikel

Pukul 23.00 WIB, Uang Tak Laku Lagi di Pasaman

Selasa, 6 Okt 2026 - 20:33 WIB