Prokabar.com– UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi sukses mendapatkan kesempatan mengikuti Uji Publik Keterbukaan Informasi yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Publik Indonesia di Grand Mercure Hotel Jakarta, Kamis (12/11/2026). Keikutsertaan ini menjadi langkah penting bagi UIN Bukittinggi dalam memperkuat komitmen terhadap transparansi dan tata kelola perguruan tinggi yang terbuka serta akuntabel.
Rektor UIN Bukittinggi, Prof. Dr. Silfia Hanani, M.Si., hadir langsung dalam paparan institusi UIN Bukittinggi dengan menyampaikan berbagai kebijakan keterbukaan informasi publik yang telah dilaksanakan di lingkungan kampus. Paparan tersebut juga menjelaskan dampak kebijakan keterbukaan informasi terhadap tata kelola institusi, khususnya dalam transparansi proses keuangan, akademik, dan pengelolaan sumber daya manusia.
Dalam pemaparannya, Rektor menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik di UIN Bukittinggi ke depan tidak lagi hanya berorientasi pada pemenuhan permintaan informasi, tetapi juga pada penyediaan informasi secara proaktif kepada masyarakat.
“Dalam uji publik keterbukaan informasi kali ini, kita tidak lagi menunggu permohonan data baru kita memberikan informasi. Namun, kita sudah menyediakan informasi sebelum diminta. Artinya, sebelum ada permohonan informasi, kita telah berupaya menghadirkan data secara proaktif,” ungkap Prof. Silfia Hanani.
Menurut Rektor, kebijakan keterbukaan informasi publik tidak hanya sebatas menyediakan informasi kepada masyarakat, tetapi juga membawa dampak terhadap perubahan budaya kerja di lingkungan kampus. Hal ini mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia serta reformasi budaya kerja dalam mewujudkan tata kelola institusi yang lebih baik.
Prof. Silfia Hanani menyampaikan bahwa UIN Bukittinggi menyadari masih terdapat berbagai aspek yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan ke depannya. Perbaikan tersebut akan terus dilakukan secara berkelanjutan, baik dari sisi sumber daya manusia, sistem pelayanan informasi, maupun budaya kerja yang semakin terbuka dan transparan.
Rektor juga menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik, terdapat klasifikasi informasi yang harus dipahami dan dijalankan sesuai ketentuan. Informasi yang tersedia meliputi informasi yang diumumkan secara berkala, informasi yang tersedia setiap saat, serta informasi yang diberikan berdasarkan permohonan. Sementara itu, informasi yang dikecualikan, seperti data pribadi dosen, pegawai, dan mahasiswa, tetap harus dilindungi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Dengan pertama kalinya UIN Bukittinggi mengikuti uji keterbukaan informasi publik ini, kita berharap menjadi sebuah ombak besar yang mendorong kampus semakin proaktif dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Kita sadar masih ada perbaikan yang harus dilakukan, dan kita akan terus melakukan pembenahan dari tahun ke tahun,” tegasnya.
Keikutsertaan UIN Bukittinggi dalam Uji Publik Keterbukaan Informasi tahun 2026 ini merupakan pengalaman pertama bagi institusi tersebut. Pada kesempatan itu, UIN Bukittinggi mendapatkan kesempatan tampil pada sesi pertama bersama Universitas Jember, Universitas Mulawarman, dan Universitas Bangka Belitung.
