Tanah Dalam Kacamata Adat Minangkabau

Penulis -

Sabtu, 4 Februari 2023 - 10:35 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Oleh : Imelda Hardi, SH
Mahasiswa Magister Ilmu Hukum
Universitas Andalas

Tanah merupakan harta yang sangat berharga di Minangkabau yang dijaga dengan baik oleh adat. Hak kepemilikan tanah yang khas di Minangkabau adalah suatu ciri yang membedakan daerah Minangkabau dengan daerah lain. Bahwa semua tanah berada dalam kepemilikan yang sesuai adat Minangkabau yaitu tanah merupakan harta milik ulayat kaum dibawah garis keturunan perempuan.

Tanah merupakan harta warisan yang terpenting dalam masyarakat
Minangkabau. Dalam budaya Minangkabau dikatakan bahwa seluruh
tanah yang terdapat dalam kawasan kebudayaaan Minangkabau merupakan milik sebuah kaum. Misalnya saja tanah ulayat, setiap nagari mempunyai tanah ulayat. Sedangkan tanah ulayat secara kecil merupakan milik suatu suku atau kaum tertentu.

Tanah mempunyai fungsi penting dalam masyarakat Minangkabau. Di Minangkabau, pola kepemilikan tanah mempunyai kaitan yang erat dengan sistem sosial dan budaya, yaitu diterapkannya sistem matrilineal. Sistem matrilineal menimbulkan sebuah kajian yang menarik untuk dibahas, yaitu terdapatnya suatu kontradiksi dalam kepemilikan tanah di Minangkabau.

Paradoks dalam kepemilikan tanah terutama akan dapat ditinjau dari dua nilai yang berakar kuat dalam masyarakat Minangkabau, yaitu nilai Islam dan nilai adat. Kedua nilai itu mempunyai perbedaan yang tajam dalam melihat harta warisan. Perbedaan antara keduanya adalah ajaran Islam menganut sistem patrilineal, sedangkan nilai adat menganut sistem matrilineal.

Dalam masyarakat Minangkabau, nilai yang dominan diterapkan berdasarkan nilai adat yang terdapat dalam bentuk tertentu, seperti kepemilikan tanah adalah nilai adat. Arti penting dari keberadaan tanah dalam pandangan adat sesungguhnya sebagai harta yang harus diwariskan pada generasi yang akan datang sehingga tanah pusaka haruslah dipertahankan oleh sukunya.

Jika diperhatikan secara mendalam dan timbul pertanyaan mengapa rumah, sawah, ladang, hutan dan tanah turun temurun diberikan dalam jalur ibu.

Menurut Azizah Etek dalam bukunya Koto Gadang Masa Kolonial, sulit untuk mencari kepastian sebab akibatnya, tetapi yang jelas peraturan dan penjagaan harta kaum sangat kokoh sehingga itu tetap terjaga dan selamanya tinggal di dalam kaum. Inilah salah satu cara ninik mamak kita di alam Minangkabau menjaga anak-cucunya supaya terhindar dari kemelaratan, kelaparan dan lain-lain. Peraturan adat yang seperti ini sangat dihormati dan dijunjung tinggi.

Masalah kepemilikan tanah sangat penting dalam masyarakat
Minangkabau. Tanah akan dilihat sebagai simbol keberadaan seseorang atau suatu kaum dalam masyarakat. Semakin banyak harta berupa tanah yang masih terjaga, maka semakin tinggi pulalah kedudukannya di mata masyarakat.

Sebaliknya semakin banyak harta pusaka yang digadaikan oleh seseorang atau kaumnya, semakin rendahlah ia dalam pandangan masyarakat. Secara hukum adat, pusaka tinggi tidak diperjual belikan. Hal itu terutama karena kedudukannya sebagai milik kaum atau milik suku. Namun dalam kenyataannya, anggota kaum dengan berbagai cara menjualnya sehingga menimbulkan konflik dalam kaum tersebut. Dalam tingkat tertentu, persoalan tersebut juga menimbulkan konflik fisik dan korban dalam kaum tersebut.

Lain hal dengan tanah ulayat, tanah ulayat yang merupakan bidang tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu. Tanah ini mempunyai fungsi sosial yang dijalankan oleh masyarakat hukum adat.

Hak ulayat adalah kewenangan, yang menurut hukum adat dimiliki oleh masyarakat hukum adat atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan warganya, dimana kewenangan ini memperbolehkan masyarakat untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut bagi kelangsungan hidupnya.

Masyarakat dan sumber daya yang dimaksud memiliki hubungan secara lahiriah dan batiniah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan. Setiap nagari di Minangkabau mempunyai ulayat-ulayat dengan batas-batas sesuai dengan situasi alam sekitarnya, seperti puncak bukit atau sungai. Sehingga luas wilayah suatu nagari tidaklah sama.

Ulayat itu berada di bawah kekuasaan penghulu. Ulayat nagari di bawah kekuasaan penghulu yang juga disebut sebagai penghulu keempat suku sedangkan ulayat kaum di bawah kekuasaan penghulu suku yang jadi pucuk atau tetuanya. Pengertian kekuasaan di sini dalam hal mengambil hasilnya atau mengambil pajak hasil hutan yang diperdagangkan.

Menurut A. A. Navis dalam bukunya Alam Takambang Jadi Guru : Adat dan Kebudayaan Minangkabau, ada empat macam bunga yang dipungut penghulu, yakni :
1. Bungo kayu (bunga kayu), yakni pajak hasil kayu yang diperdagangkan;
2. Bungo aleh (bunga alas) yakni pajak hasil hutan lainnya, seperti damar, dan rotan yang akan diperdagangkan, besarnya 10 %;
3. Bungo ampiang (bunga amping) yaitu pajak hasil penggarapan sawah dan ladang, besarnya 10 %
4. Bungo tanah (bunga tanah) yaitu pajak hasil tambang, besarnya 10%.

Di dalam kitab Tambo dikatakan bahwa ulayat Penghulu (ulayat adat) terdiri dari : “Sagalo nego utan tanah dari rumpuik nan sahalai capo nan sabuah jirek nan sabatang sampai ka batu nan saincek aie nan satitiak, bukik sampai ka lauik nan sadidih kok ngalau jo lurah ado pauni kaateh taambun jangan ka bawah takasiak bulan Panghulu nan punyo ulayat”.

Dari sini dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum adat sebagai sistem hukum yang dikenal dalam lingkungan kehidupan sosial yang bersumber dari peraturan – peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya. Karena peraturan – peraturan ini tidak tertulis dan tumbuh kembang, maka hukum adat memiliki kemampuan menyesuaikan diri dan elastis.

Sedangkan keberadaan tanah dalam masyarakat di Minangkabau sangat erat kaitannya dengan nilai ekonomis, karena tanah yang dijaga dan diwariskan turun temurun bertujuan untuk menjaga anak-cucunya supaya terhindar dari kemelaratan, kelaparan serta hal — hal tak terduga lainnya di kemudian hari. (*)

Follow WhatsApp Channel prokabar.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Penanganan Karhutla Indonesia Berbasis Teknologi
Pendidikan Gratis, Jalan Menuju Indonesia yang Cerdas, Adil dan Makmur
IKHLAS itu MUDAH
Menata Ulang Lanskap Kebijakan Kesejahteraan: Dari Ilusi Desil Menuju Taksonomi Pendapatan Berbasis Keadilan Konstitusional
Sekolah Berbasis Potensi, Minat dan Bakat Anak
Munajat Cinta di Sepenggal Tanah Surga
Muktamar NU ke-35, Menentukan Arah Khidmah NU dan Masa Depan Umat
Di Tanah Kelahiran, Harapan Kami Menggantung di Ujung Pena Regulasi
Tag :

Berita Terkait

Selasa, 29 September 2026 - 11:11 WIB

Penanganan Karhutla Indonesia Berbasis Teknologi

Selasa, 29 September 2026 - 10:10 WIB

Pendidikan Gratis, Jalan Menuju Indonesia yang Cerdas, Adil dan Makmur

Minggu, 13 September 2026 - 05:44 WIB

IKHLAS itu MUDAH

Rabu, 2 September 2026 - 13:57 WIB

Menata Ulang Lanskap Kebijakan Kesejahteraan: Dari Ilusi Desil Menuju Taksonomi Pendapatan Berbasis Keadilan Konstitusional

Senin, 31 Agustus 2026 - 15:36 WIB

Sekolah Berbasis Potensi, Minat dan Bakat Anak

Berita Terbaru

Artikel

Pukul 23.00 WIB, Uang Tak Laku Lagi di Pasaman

Selasa, 6 Okt 2026 - 20:33 WIB