Nusa Dua, Prokabar — Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menyatakan bahwa hal yang patut diperhatikan dalam hasil survei ekonomi Indonesia oleh Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) 2018 adalah keadaan ekonomi Indonesia menunjukkan hasil pertumbuhan positif meski sedang mengalami tekanan penurunan ekonomi global.
Hal ini disampaikan saat peluncuran OECD Economic Survey Indonesia 2018 di Sofitel Hotel Nusa Dua, Bali (10/10) dalam rangkaian Pertemuan Tahunan IMF-WBG Bali 2018. OECD meluncurkan dua laporan penting yaitu OECD-Indonesia Joint Work Programme (2019-2021) dan Economic Survey of Indonesia 2018.
Sekretaris Jenderal OECD, Angel Gurria memaparkan hasil survei yang menyoroti pentingnya kebijakan untuk meningkatkan ketahanan atas berkembangnya peningkatan risiko global. Angel Gurria mengatakan bahwa tingkat kepercayaan (confidence level) kepada pemerintah Indonesia lebih tinggi daripada semua negara-negara OECD.
Menteri Keuangan menanggapi bahwa hasil temuan survei tersebut bisa menjadi basis untuk kerjasama kedepan dalam konteks OECD-Indonesia Joint Work Program.
Survei ekonomi Indonesia oleh OECD dilakukan secara berkala setiap dua tahun sejak 2008. Survei tahun 2018 ini juga menandai peringatan 10 tahun kolaborasi pemerintah Indonesia dengan OECD dalam program ini.
Survei OECD menyoroti perkembangan terkini dan juga tantangan yang dihadapi negara untuk terus maju. Hasil survei memprediksi pertumbuhan Indonesia 5,2 persen tahun ini dan 5,3 persen di 2019, dan juga memaparkan agenda untuk membuat ketahan ekonomi semakin kuat dan semakin inklusif.
“Ekonomi Indonesia semakin berkembang sehat dan bonus demografi akan semakin mempercepat pertumbuhan tahun depan. Hal ini ditopang oleh tingkat kepercayaan (confidence level) kepada pemerintah Indonesia lebih tinggi daripada semua negara-negara OECD. Hasil temuan survei ini bisa menjadi basis untuk kerjasama ke depan dalam konteks OECD-Indonesia Joint Work Program,” kata Gurria.
Namun menurutnya adalah bagaimana menciptakan kondisi yang dapat menjamin generasi mendatang mendapatkan kesempatan hidup yang lebih baik, untuk itu infrastruktur, edukasi, kesehatan dan kualitas kerja masih menjadi tantangan yang harus diselesaikan untukk memastikan pertumbuhan Indonesian berkelanjutan dan inklusif.
Survei ini juga dilakukan dengan mengakomodasi dua faktor penting. Meningkatkan pendapatan publik untuk pertumbuhan secara bersahabat, dan membuat pariwisata dalam rangka mempromosikan keberlangsungan pembangunan daerah.
“Saya sangat senang bahwa pandangan umum OECD terhadap ekonomi Indonesia sangat positif dan sangat menginspirasi,” ujar Sri Mulyani, dalam siaran rilis yang diterima.
Survei ini menurut Sri Mulyani, menekankan agar pemerintah harus menaikkan pendapatan, memperkuat pemuda sebagai aset pembangunan yang belum termanfaatkan, serta memperkuat sektor pariwisata.
Menanggapi tiga hal itu, pemerintah telah mempersiapkan antara lain: pemerintah mentargetkan peningkatan pemasukan pajak 16,4 persen pada 2019, kemudian sejumlah program peningkatan kapasitas pemuda seperti pendidikan anak usia dini dan akses terhadap sertifikasi guru dan dana operasional sekolah, sedangkan untuk pariwisata, Presiden memberi perhatian khusus dan telah mengalokasikan dana khusus untuk mendukung pariwisata, serta terus melakukan pendekatan holistik sesuai dengan strategi nasional pariwisata.
Kemitraan dengan OECD ini adalah kesempatan untuk membagi pengalaman secara dua arah mengenai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, menurut Menteri Keuangan, “Pengalaman pembangunan segenap negara maju OECD banyak lessons learned yang bisa digali untuk Indonesia, kita bisa ambil pengalaman mereka yang evidence based bisa digali.” sambungnya.
Sri Mulyani juga mengatakan bahwa, Indonesia menjalin kerjasama dengan OECD karena sesuai dengan sifat masyarakat Indonesia yang senang belajar dan senang berbagi pengalaman. Kerjasama Indonesia dan OECD meliputi area kebijakan ekonomi dan pembangunan yang meliputi administrasi dan kepatuhan perpajakan, pembangunan infrastruktur, perlindungan lingkungan, pengembangan UKM, perlindungan sosial, pendidikan, kesehatan dan lain-lain.(*)
