Padang, Prokabar – Ninik Mamak dan Bundo Kanduang, pemangku adat Minangkabau, mengecam lambatnya penanganan penyakit Lesbi, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) di Sumatera Barat (Sumbar).
Ketua Harian Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumbar, Amril Amir, menilai pemerintah dan aparat terkesan lamban dalam menangani penyakit ini.
LKAAM telah berulang kali menyuarakan dan mengadukan persoalan ini ke Polda Sumbar, namun belum ada tindakan signifikan.
“Kami menilai pemerintah daerah lamban. Kami dari niniak mamak hanya bisa bersuara, kekuasaan itu dalam membuat aturan itu ada di tangan pemerintah,” kata Amril lewat keterangan tertulis, Rabu (7/2).
Amril mengungkapkan, perilaku LGBT sudah merebak hampir di seluruh sektor, termasuk pemerintahan, pendidikan, dan aparat seperti TNI dan Polri.
Ia menegaskan, LGBT harus ditangani seperti narkoba, dengan memutus mata rantainya.
“Harus ada aturan yang mengikat untuk memutus mata rantai, setidaknya memperkecil penyebarannya. Janganlah para pimpinan ini tutup mata, sebab perilaku ini sudah merebak kemana mana,” ujar Amril.
LKAAM akan menyampaikan permasalahan ini kepada Kapolda Sumbar sebagai mitra. Amril menegaskan, jika ada personel yang terlibat, harus ditindak tegas.
“Kita sebagai ninik mamak hanya bisa berkoar koar saja. Di setiap pertemuan, kami selalu menyampaikan kepada perangkat nagari terkait bahaya LGBT dan narkoba. Anehnya lagi, setiap kami melaporkan adanya gejala LGBT ke polisi, tidak ditanggapi,” kata Amril.
Senada dengan Amril, Ketua Bundo Kanduang, Puti Reno Raudha Thaib, meminta para pemangku kebijakan untuk serius memutus mata rantai LGBT di Ranah Minang.
“Perilaku ini memalukan. Harus ditanggulangi,” kata Puti Reno.
Puti Reno memaparkan beberapa langkah untuk menanggulangi LGBT seperti pencegahan, karena perilaku LGBT tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi melalui proses panjang. Perlu upaya pencegahan agar tidak semakin meluas.
Lalu juga dengan langkah Pemulihan. Bagi oknum yang sudah terpapar LGBT, perlu dilakukan pemulihan agar mereka kembali ke kodratnya.
“Terapi dan rehabilitasi diperlukan untuk membantu pemulihan oknum LGBT,” sambungnya.
Langkah selanjutnya adalah Pengawasan. Penyebaran paham LGBT harus diawasi ketat. Pemerintah perlu melakukan sidak ke tempat-tempat berkumpulnya kelompok LGBT.
Puti Reno meminta seluruh pimpinan di Ranah Minang, baik dari pemerintahan hingga aparat, agar serius menangani isu ini. Jangan ditutupi, apabila benar adanya mari dicarikan solusinya.
Puti Reno juga mengingatkan tentang indikator karakter janggal dalam budaya Minangkabau, yang dikenal sebagai “sumbang duo baleh”. Hal ini perlu diperhatikan oleh orang tua dalam mendidik anak-anak mereka. (*/rel)
