Opini

Silang Korupsi dalam Birokrasi

Dibaca : 214

Oleh: Chinthia Azzahra

(Mahasiswi Jurusan Ilmu Politik Universitas Andalas)

Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mengandalkan pemerintah untuk menyediakan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Namun, apa yang akan terjadi ketika sistem yang seharusnya melayani masyarakat justru tercemar oleh praktik korupsi? Bayangkan seorang ibu muda yang datang ke kantor pemerintahan untuk mengurus dokumen penting untuk anaknya.

Dia telah mempersiapkan semua persyaratan dengan cermat dan memasuki ruang tunggu dengan harapan untuk menyelesaikan urusannya dengan cepat. Namun, saat dia sampai di meja pelayanan, dia disambut dengan permintaan ‘uang kopi’ dari petugas yang seharusnya membantu.

Gejala lain, juga bisa disebabkan karena pelayanan publik masih dirasakan oleh sebagian besar masyarakat sulit, prosedural, berbelit-belit, dan lamban dalam penyelesainnya, sehingga mendorong masyarakat untuk mencari jalan pintas melalui upaya membangun konektifitas dengan penjabat birokrasi yang dimungkinkan dapat membantu kemudahan dalam proses pengurusannya.

Inilah awal terjadinya korupsi birokrasi, karena akan terjadi praktek suap yang dilakukan masyarakat sebagai bentuk ucapan terima kasih kepada pejabat birokrasi yang telah membantu dalam proses pengurusan pelayanan publik.

Kasus korupsi birokrasi lain yaitu seperti korupsi dana infrastruktur desa, korupsi bansos dan lain sebagainya.

Untuk itu, korupsi birokrasi tidak dapat dilepaskan dari unsur manusianya, moralitas dan integritas dibutuhkan dalam rangka menangkal merebaknya korupsi dalam lingkungan birokrasi. Kejadian tersebut merupakan contoh kecil dari kompleksitas yang melingkupi masalah korupsi dalam birokrasi.

Meskipun terlihat seperti hal kecil, tetapi jika dibiarkan dan biasakan maka hal ini akan merusak integritas dalam administrasi publik.

Institusi Birokrasi adalah ruang mesin negara yang berisi orang-orang (pejabat) yang digaji dan dipekerjakan negara dalam rangka memberikan nasehat dan juga melaksanakan kebijakan politik negara (Muhammad, 2018).

Halaman : 1 2 3

Baca Juga :

Berani Komen Itu Baik
To Top