Dharmasraya, Prokabar — Ratusan kaum induak-induak, merupakan Warga Nagari IV Koto Pulau Punjung geruduk kantor Bupati Dharmasraya, dalam rangka menyampaikan aspirasi, Senin (5/12/22).
Kedatangan kaum ibu para pendemo tersebut, disambut oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Dharmasraya H. Adlisman, S. Sos, M. Si., Kapolres Dharmasraya AKBP Nurhadiansyah, Waka Polres Kompol Alwi Haskar, Kepala Dinas PMD Dharmasraya Hasto, Camat Pulau Punjung Julius Monti Labiah, serta gabungan personil Polri, TNI, Pol PP.
Koordinator lapangan (Korlap) pendemo, Eriandus Tuanku Rajo Nan Sati, juga merupakan Rajo Pulau Punjung, dalam orasinya menyampaikan bahwa masyarakat Kenagarian IV Koto Pulau Punjung, pada umumnya tidak puas dan tidak menerima hasil penghitungan suara dalam pemilihan wali Nagari serentak dilaksanakan 20 Oktober 2022 silam, karena diduga sarat dengan kecurangan.
“Kami atas nama masyarakat tidak Terima dengan hasil perhitungan suara dilakukan panitia pemilihan wali Nagari, karena diduga banyak kecurangan, serta penuh dengan intrik yang merugikan Demokrasi masyarakat Kenagarian IV Koto Pulau Punjung, ” Tegas Eriandus.
Dalam kesempatan itu, Ia berharap kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya, untuk dapat menyelesaikan sengketa Demokrasi pemilihan wali nagari di Kenagarian IV Koto Pulau PunjungPunjung secepatnya, sehingga jadwal pelantikan Wali Nagari yang direncanakan akan berlangsung tanggal 8 Desember 2022 akan datang.
Sesuai dengan temuan kami dilapangan, bahwasanya dalam pelaksanaan pemilihan wali nagari, terkusus di Kenagarian IV Koto Pulau Punjung terdapat banyak kecurangan dilakun panitia, sehingga minciderai Demokrasi negara yang kita cintai ini.
‘Kami berharap kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya, untuk menunda pelantikan kususnya Wali Nagari IV Koto Pulau Punjung, sebelum sengketa diselesaikan dengan baik sesuai aturan. Karena kami disini menuntut keadilan, sehingga benar-benar melahirkan pemimpin yang bersih, jauh dari intrik kecurangan, ” Tegas Eriandus.
Sebagai warga taat aturan, kami telah mengikuti tahapan-tahapan serta prosedural dalam menuntut keadilan. Namun belum mendapatkan titik temu yang jelas dan relefan. Hingga, hari ini, kami secara bersama menyampaikan aspirasi kepada pihak pemerintah, dan penegak hukum, agar meluruskan dan menindak pelaku kecurangan Demokrasi yang berada di Kenagarian IV Koto Pulau Punjung.
Dalam pertemuan antara pemerintah Daerah,, dipimpin Sekda H. Adlisman, S. Sos, M. Si., dengan pihak perwakilan pendemo, menghasilkan bahwasanya aspirasi yang disampaikan perwakilan pendemo akan disampaikan ke Bupati Dharmasraya sebagai pucuk pimpinan daerah. (fatafza)
