Jakarta, Prokabar – Dirjend Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kemenkominfo Niken Widiastuti mendukung MoU Komisi Informasi dengan PWI Pusat sebagai rangkaian peringatan puncak Hari Per Nasional (HPN).
“Untuk menghantam hoaks keterbukaan informasi harus diback-up dengan kinerja pers yang kukuh melakukan mekanisme cek and ricek sebelum informasinya dipublis,”ujar Niken saat menerima Komisioner KI Pusat Hendra J Kede, Ketua KI Sumbar Syamsu Rizal dan Komisioner KI Sumbar Adrian Tuswandi, Jumat 2/2 di ruang kerja Dirjend IKP.
Hendra J Kede mengatakan saat ini KI Pusat tengah memprogram Peraturan Komisi Informasi terkait Pers dan Keterbukaan informasi Publik.
“Dua fungsi bak dua sisi mata uang logam karena regulasi yang berbeda padahal pilar penting keterbukaan informasi pubik itu wartawan,”ujar Hendra J Kede.
Sehingganya dalam informasi yang gencar disalah-gunakan atau dipelentir sekarang dikenal hoaks, menurut Hendra yang wartawan benar kena imbas disalahkan terus, padahal menurut Hendra produk informasi di ‘jaman now’ sekarang tidak saja wartawan, publik luas juga sudah menjadi wartawan dengan menebar informasi di ruang media sosial.
“Makanya dalam rangka HPN, Padang sebagai puncak kegiatannya, kerjasama PWI, KI Pusat dan KI Sumbar, digelar diskusi publik hantam hoaks dengan keterbukaan informasi publik menjadi rangkaian HPN 2018, sekaligus penadatanganan MoU keterbukaan informasi antara KI dan PWI Pusat”ujar Hendra.
Pemateri diskusi juga bukan narasumber sembarangan tapi dua pemateri pernah menjadi wartawan dan sekarang menjadi sumber informasi bagi wartawan.
“Dirjend Informasi dan Komunikasi Kemenkominfo, Bu Niken lalu Anggota Komisi I DPR RI Bu Muthia Hafis, Ketua KI Pusat Pak Tulus, Ketua PWI Pusat Pak Magiono, dilaksanakan pada 8 Februari siang di Auditorium Gubernuran dengan tema Hantam Hoaks dengan Keterbukaan Informasi,”ujar ketua KI Sumbar Syamsu Rizal menambahkan.
Selain itu informasi dari PWI dan KI Pusat soal MoU, Syamsu Rizal belum tahu kapan jadwal pastinya.
“Kita tetap dengan jadwal awal dulu, setelah diskusi publik di Auditorium Gubernuran disaksikan Dirjend IKP dan Gubernur Sumbar. Tapi bisa saja MoU ditarik ke acara puncak HPN disaksikan langsung oleh Pak Presiden Jokowi, semua tergantung kepada protokoler istana dan PWI Pusat,”ujar Syamsu Rizal.
Sementara itu, menurut Adrian, undangan sudah dikirim ke Komisi Informasi se Indonesia, akademisi tokoh keterbukaan dan pimpinan badan publik.
“Insha Allah Auditorium Gubernuran pada 8 Februari akan menjadi wadah pencerahan luar biasa bagi era keterbukaan informasi publik,”ujar Adrian.
Selain itu dua rangkaian keguatan KI Pusat meriahkan HPN di Padang pada 7 Februari 2018 juga digelar, keduanya juga mengangkat tema pers dan Keterbukaan Informasi Publik. Yaitu, Forum Diskusi tema; mengembangkan permohonan informasi publik dan sengketa informasi sebagai bahan materi liputan.
Diskusi ini dihadiri praktisi media dan organisasi media termasuk pers kampus, menampilkan nara sumber, Keynote Speach Rektor UNP Ganefri, narasumber KI Pusat Arief Adi Kuswardono dan Meta Dharma Saputera.
“Forum diskusi dilaksanakan di ruang senat Rektorat UNP, pada Kamis 7 Februari,”ujar Arief.
Sedangkan acara kedua yakni Dialog Interaktif RRI dengan pemateri perempuan satu-satunya jadi Komisioner KI Pusat Wafa Patria Ummah. (rls)
