Pasaman, Prokabar – Pilkada sudah selesai di Pasaman. Meski banyak drama hingga ke MK dan berujung pemilihan ulang.
Meski begitu, bukanlah akhir dari langkah Bawaslu Pasaman sebagai lembaga pengawas prosesnya Pemilu hingga pemilihan ulang. Terlebih adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terbaru perihal penyelenggaraan Pemilu.
Bawaslu Pasaman pun melakukan upaya memperkuat kelembagaan pengawas Pemilu dan mendorong demokrasi yang lebih substansial. Lembaga ini melakukan dialog bertajuk peningkatan kualitas demokrasi dalam penyelenggaraan Pemilu dan pemilihan serta kewenangan Bawaslu dalam pengawasan dan penegakan Hukum Pemilu Pasca Putusan MK No. 135. Ini dilakukan Kamis (7/8), di Hotel Emir, Lubuk Sikaping.
Kegiatan ini melibatkan berbagai elemen masyarakat. “Tujuannya jelas, agar kami Bawaslu lebih berintegritas dan seluruh elemen organisasi terkait hingga masyarakat dapat meningkatkan partisipasi publik dalam pengawasan Pemilu sebagai bagian dari demokrasi yang sehat dan partisipatif,” kata Ketua Bawaslu Pasaman, Rini Juita.
Salah satu isu utama yang dibahas adalah implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 135/PUU-XXII/2024, yang memisahkan jadwal Pemilu Nasional dan daerah. Hal ini menimbulkan tantangan baru dalam pengawasan dan penegakan hukum Pemilu di daerah.
Bahkan, untuk memperjelas pembahasan ini, forum dialog ini juga menghadirkan Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sodikin, sebagai narasumber.
Tak ayal, Zulfikar juga menjelaskan penguatan kapasitas pengawasan dan penegakan hukum oleh Bawaslu, sinergi antar lembaga, termasuk KPU dan aparat penegak hukum, jaminan Pemilu yang jujur, adil, dan transparan.
Melalui kegiatan ini, Bawaslu Pasaman berharap dapat membangun kesadaran kolektif dan meningkatkan kualitas demokrasi secara substantif dan berkelanjutan. (Ola)
















