Trending | News | Daerah | Covid-19

Opini

Pembatasan Sosial Berjalan Buruk

Dibaca : 409

Oleh : Sidi Boby Lukman Piliang
Pekerja Media

Jumlah pasien penderita Covid di Sumatera Barat terus meningkat setiap hari. Data yang dirilis oleh Satuan Tugas Penanggulagan Covid-19 Propinsi Sumatera Barat per 8 Mei 2020 menyebutkan jumlah pasien mencapai 270 orang dan kemungkinan akan terus bertambah setiap hari.

Tentu saja, kenaikan jumlah kasus Covid-19 ini menjadi hal yang menarik sekaligus tidak masuk akal karena sejak tanggal 23 April silam, pemerintah telah resmi memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di semua daerah di Sumatera Barat tanpa kecuali.

Kota Padang hingga saat ini mencatatkan diri sebagai kontributor dengan jumlah pasien terbanyak dibanding daerah lain semisal Padang Panjang, Agam dan Pesisir Selatan. Satu satunya daerah di Sumbar yang sampai kini masih belum mencatatkan diri sebagai kontributor pasien Covid-19 adalah Kabupaten Lima Puluh Kota, itupun karena daerah ini belum pernah mengirim sampel Swab untuk diuji ke Labor yang ditetapkan di Padang.

Tentu menjadi perhatian kita bersama, mengingat penerapan PSBB di sejumlah daerah sudah berlangsung selama lebih dari lima belas hari. Bahkan sejak tanggal 5 Mei silam, pemerintah resmi memperpanjang masa penerapan PSBB hingga 1 Juni yang akan datang.

Dilansir dari data yang dikemukakan oleh Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Propinsi Sumbar, pasien positif corona sebelum penerapan PSBB pada April silam hanya mencapai 95 pasien. Akan tetapi, angka itu kini melonjak tajam mencapai lebih dari 100 persen sedangkan pada rentang waktu tersebut diberlakukan pembatasan akifitas sosial masyarakat.

Kenaikan angka yang sangat tinggi itu menunjukkan adanya dua hal. Pertama; rendahnya kepatuhan masyarakat terhadap penerapan aturan saat masa pemberlakuan PSBB, Kedua; Ketidaksiapan pemerintah dalam melaksanakan PSBB itu sendiri.

Saya menyebut ketidaksiapan karena sebagaimana diketahui, meski sudah berjalan dua pekan, sampai saat ini data KK Miskin yang seharusnya ditetapkan sebagai KK penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) terdampak Covid masih simpang siur dan belum sepenuhnya menerima bantuan tersebut.

Sejak awal direncanakan saja, strategi penerapan PSBB di Sumbar memang dinilai tidak akan berjalan efektif. Dugaan ini kemudian menemukan pembenaran dengan munculnya beberapa klaster baru penularan virus Corona di beberapa kecamatan di Padang dan Kabupaten/Kota di Sumbar.

Data paling mengejutkan justru datang dari kota Padang Panjang, dimana sekali meledak, kota kecil ini menyumbang belasan pasien covid dan terus mengalami peningkatan setiap harinya.

Menariknya, hampir semua klaster baru tersebut muncul bukan karena penularan berasal dari imported carrier sebagaimana klaster awal di Kabupaten Tanah Datar.

Data yang dipublikasikan oleh Satgas Covid menunjukkan bahwa penambahan jumlah pasien kebanyakan justru disebabkan oleh penularan internal. Artinya, dapat disimpulkan penerapan pembatasan sosial tidak berjalan efektif dan berarti apa apa.

Berbagai kesimpulan terkait perkembangan jumlah kasus Covid di Sumatera Barat adalah pelaksanaan PSBB tidak berjalan sebagaimana mestinya sehingga penerapan aturan itu justru berbanding terbalik dengan angka jumlah penderita yang tiap hari menunjukkan peningkatan tajam. Disamping itu, penerapan PSBB juga dianggap gagal dalam menekan jumlah kasus positif, karena kurang maksimalnya penerapan PSBB itu sendiri.

PSBB Urang, PSSB Pula Awak

Politisi Yosmeri Yusuf dalam sebuah artikel yang dipublikasikannya di salah satu media online di Padang sedikit nakal menilai bahwa penerapan PSBB di Sumbar hanyalah sebuah program “icak icak” belaka. Yosmeri bahkan menyebut bahwa pelakanaan PSBB di Sumbar hanyalah sebuah program ikut ikutan trend nasional tanpa kejelasan dan kesiapan baik aturan, infrastruktur dan SDM.

Hal ini dapat dipahami bahwa penerapan PSBB hanyalah sebuah imbauan agar masyarakat membatasi aktivitas sosialnya tanpa ada ketegasan jika ditemukan pelanggaran. Pemerintah belum berani mengambil atau bertindak tegas terhadap pelanggaran penerapan aturan PSBB. Tentu saja ini menjadi kesia siaan belaka karena tidak adanya kepatuhan komponen masyarakat.

Pada prinsipnya, PSBB diterapkan agar semua pihak dapat mengurangi aktivitas di luar rumah, dengan begitu dapat memutus rantai Covid-19, akan tetapi, di lapangan masih banyak kita temukan aktivitas-aktivitas sosial yang tidak menerapkan physical distancing dan bahkan memakai masker.

Begitu juga dengan pasar-pasar nagari yang masih longgar dan aktivitas keagamaan yang masih berjalan seolah olah tidak ada permasalah sama sekali.

Terkait pasar dan masjid, tentu saja ini menjadi dilema tersendiri. Sebab, banyak warga yang melanggar PSBB karena harus bekerja di luar rumah, mencari nafkah untuk keluarga dan beribadah di bulan Ramadhan.

Kini bola ada di kaki pemerintah. Jika mereka ingin PSBB dipatuhi, tentu yang harus dilakukan adalah segera mengatasi dampak langsung kepada masyarakat. Sudah jelas dampak ekonomi ini bisa ditanggulangi dengan program jaringan pengaman sosial yang implementasinya harus tepat sasaran dan berkeadilan. Artinya kesimpangsiuran data yang terjadi harus segera diperbaiki dan diselesaikan.

Kedua, pemerintah harus tegas dan memberikan hukuman kepada masyarakat yang masih melanggar ketentuan PSBB. Hal lain yang tak kalah penting adalah menyiagakan petugas medis dan membekali mereka dengan perlengkapan standar yang melindungi mereka saat bertugas.

Jika hal itu terpenuhi, maka penerapan PSBB diyakini dapat memutus mata rantai penyebaran Covid-19 Sumbar akan dapat menurunkan jumlah pasien corona secara baik dan signifikan. Kini PSBB tak lebih dari Pembatasan Sosial Berjalan Buruk. (*)


Baca Juga :

Berani Komen Itu Baik
To Top