Oleh: Zuwardi , MA
(Wakil Dekan III FEBI UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi /Sekretaris PW GP ANSOR Sumatera Barat)
Setiap Agustus kita meneriakkan satu kata yang diwariskan para pendiri bangsa: merdeka!
Merah putih dikibarkan. Lagu Indonesia Raya dinyanyikan. Sejarah perjuangan para pahlawan kembali dikenang. Tetapi setelah upacara selesai dan bendera diturunkan, ada satu pertanyaan yang seharusnya tidak ikut kita turunkan:
Sudahkah rakyat Indonesia benar-benar merdeka 100 persen?
Pertanyaan ini bukan untuk meragukan Proklamasi 17 Agustus 1945. Indonesia telah merdeka secara politik. Namun, kemerdekaan yang dicita-citakan para pendiri bangsa jauh lebih besar daripada sekadar terbebas dari penjajahan fisik.
Pembukaan UUD 1945 menempatkan cita-cita Indonesia sebagai negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Pasal 33 juga menegaskan bahwa perekonomian nasional harus diselenggarakan berdasarkan asas kekeluargaan, demokrasi ekonomi, keadilan, keberlanjutan, kemandirian dan kemanfaatan bagi rakyat.
Maka, kemerdekaan tidak boleh berhenti pada pertanyaan siapa yang memerintah Indonesia.
Kemerdekaan juga harus menjawab pertanyaan:
Siapa yang menguasai sumber daya ekonomi? Siapa yang menikmati pertumbuhan? Dan sejauh mana rakyat memiliki kedaulatan atas masa depannya sendiri?
Pertumbuhan Ekonomi Bukan Akhir Perjuangan
Indonesia patut bersyukur karena perekonomiannya terus tumbuh dan tingkat kemiskinan menunjukkan tren penurunan.
Data BPS terbaru menunjukkan bahwa pada Maret 2026 jumlah penduduk miskin Indonesia mencapai 22,93 juta orang. Angka ini turun sekitar 430 ribu orang dibandingkan September 2025.
Ini kabar baik.
Namun, angka 22,93 juta bukan sekadar statistik. Di baliknya ada manusia: ada keluarga, anak-anak, pekerja, petani, nelayan, pedagang kecil, dan masyarakat yang setiap hari berjuang memastikan dapur tetap mengepul.
Karena itu, kita tidak boleh cepat puas.
Sebelumnya, pada September 2025, persentase kemiskinan nasional tercatat 8,25 persen, dengan jumlah penduduk miskin 23,36 juta orang. Pada saat yang sama, Gini Ratio tercatat 0,363, membaik dibandingkan 0,375 pada Maret 2025.
Artinya, ada kemajuan.
Tetapi kemajuan belum berarti pekerjaan selesai.
Sebab pertanyaan penting dalam pembangunan bukan hanya berapa tinggi pertumbuhan ekonomi, tetapi seberapa luas manfaat pertumbuhan tersebut dirasakan masyarakat.
PDB boleh meningkat. Investasi boleh tumbuh. Infrastruktur boleh bertambah.
Tetapi jika seorang anak masih kehilangan kesempatan sekolah karena kemiskinan, petani masih lemah di hadapan rantai perdagangan, nelayan masih kesulitan modal, dan pelaku usaha kecil masih sulit mengakses pembiayaan, maka agenda kemerdekaan ekonomi belum selesai.
Pertumbuhan adalah alat. Kesejahteraan rakyat adalah tujuan.
Merdeka Politik Harus Dilanjutkan dengan Merdeka Ekonomi
Penjajahan abad ke-21 tidak selalu datang dengan kapal perang.
Ia bisa hadir melalui ketergantungan ekonomi.
Sebuah negara dapat memiliki bendera, pemerintahan dan wilayah yang berdaulat, tetapi tetap memiliki persoalan kedaulatan apabila terlalu bergantung pada teknologi, modal, pangan, energi, atau pasar dari pihak lain.
Karena itu, Indonesia harus berani membangun kedaulatan ekonomi.
Bukan berarti Indonesia harus menutup diri dari dunia.
Bukan berarti investasi asing harus ditolak.
Bukan berarti perdagangan internasional harus dihentikan.
Justru Indonesia harus semakin aktif dalam ekonomi global—tetapi dengan posisi yang lebih kuat.
Kita harus mampu bekerja sama tanpa menjadi tergantung.
Kita harus mampu menerima investasi tanpa kehilangan kepentingan nasional.
Kita harus mampu mengekspor tanpa hanya mengirim bahan mentah.
Kita harus mampu menjadi pasar dunia sekaligus menjadi produsen dunia.
Kita harus mampu mengelola sumber daya alam dengan teknologi dan industri sendiri sehingga nilai tambahnya lebih banyak tinggal di Indonesia.
Inilah makna kedaulatan ekonomi.
Pasal 33 UUD 1945 bahkan telah menyediakan fondasi konstitusionalnya: bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Dengan kata lain, kekayaan Indonesia tidak boleh berhenti menjadi kekayaan di atas kertas. Ia harus menjadi kesejahteraan di meja makan rakyat.
Di Mana Posisi Ekonomi Islam?
Di sinilah ekonomi Islam memiliki relevansi yang sangat besar.
Ekonomi Islam tidak memusuhi kekayaan. Islam mendorong manusia untuk bekerja, berdagang, berproduksi dan mengembangkan harta.
Tetapi Islam juga memberikan batas moral yang tegas:
kekayaan tidak boleh menjadi alat penindasan.
Harta tidak boleh hanya berputar di kalangan orang-orang kaya. Kebebasan ekonomi harus disertai tanggung jawab sosial. Keuntungan harus diperoleh melalui cara yang halal dan adil.
Karena itu, ekonomi Islam tidak cukup dipahami sebagai sekadar penggunaan akad syariah atau menghindari riba.
Jika ekonomi syariah hanya sibuk memperdebatkan akad tetapi tidak mampu menjawab persoalan kemiskinan, ketimpangan dan akses ekonomi masyarakat kecil, maka kita telah mempersempit makna ekonomi Islam itu sendiri.
Ekonomi Islam harus berbicara tentang keadilan.
Apakah petani mendapatkan harga yang adil?
Apakah pekerja mendapatkan upah yang layak?
Apakah UMKM memperoleh akses modal?
Apakah masyarakat miskin mempunyai kesempatan naik kelas?
Apakah kekayaan negara terdistribusi secara lebih adil?
Dan apakah aktivitas ekonomi menghadirkan kemaslahatan?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut justru berada di jantung ekonomi Islam.
Zakat: Jangan Hanya Membuat Orang Bertahan, tetapi Membuat Mereka Berdaya
Indonesia memiliki instrumen ekonomi Islam yang luar biasa: zakat.
Selama ini, zakat sering diposisikan sebagai pemberian bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Itu penting, tetapi jangan berhenti di sana.
Zakat harus semakin diarahkan dari sekadar bantuan untuk memenuhi kebutuhan sesaat menuju pemberdayaan ekonomi jangka panjang.
Orang miskin membutuhkan makanan hari ini.
Tetapi ia juga membutuhkan modal untuk usaha.
Ia membutuhkan keterampilan.
Ia membutuhkan akses pasar.
Ia membutuhkan pendidikan.
Ia membutuhkan teknologi.
Ia membutuhkan pendampingan.
Karena tujuan akhirnya bukan membuat seseorang selamanya menjadi penerima zakat.
Tujuan akhirnya adalah mengubah mustahik menjadi muzaki.
Data BAZNAS menunjukkan bahwa pengelolaan zakat sepanjang 2025 tercatat berkontribusi terhadap pengentasan 302.994 jiwa dari kemiskinan, termasuk 113.134 jiwa dari kelompok miskin ekstrem. BAZNAS menyebut capaian tersebut berkontribusi 5,84 persen terhadap total pengentasan kemiskinan nasional pada tahun tersebut.
Angka ini menunjukkan satu hal penting:
zakat bukan sekadar ibadah individual; jika dikelola secara profesional, ia dapat menjadi instrumen pemberdayaan sosial-ekonomi.
Tantangannya adalah bagaimana memperbesar dampak tersebut.
Wakaf Harus Naik Kelas
Begitu pula wakaf.
Wakaf jangan hanya dipahami sebagai tanah untuk masjid, madrasah atau pemakaman.
Wakaf dapat dikembangkan menjadi aset produktif yang menghasilkan manfaat berkelanjutan.
Bayangkan jika aset wakaf semakin banyak dikembangkan untuk:
•pendidikan berkualitas;
•rumah sakit dan layanan kesehatan;
•pertanian produktif;
•pusat perdagangan;
•pesantren berbasis kewirausahaan;
•perumahan masyarakat;
•inkubasi UMKM;
•dan berbagai usaha produktif yang hasilnya kembali untuk kepentingan publik.
Inilah kekuatan ekonomi Islam yang sering belum dimaksimalkan.
Kekayaan tidak hanya dimiliki, tetapi diamanahkan untuk menghasilkan manfaat.
Merdeka dari Ketimpangan
Kita perlu memperluas definisi kemerdekaan.
Merdeka adalah ketika seorang anak tidak kehilangan masa depan hanya karena lahir dari keluarga miskin.
Merdeka adalah ketika petani tidak selalu menjadi pihak yang paling lemah dalam rantai pasok.
Merdeka adalah ketika nelayan memiliki modal dan akses pasar.
Merdeka adalah ketika UMKM tidak hanya disebut sebagai tulang punggung ekonomi dalam pidato, tetapi benar-benar memiliki akses terhadap pembiayaan, teknologi dan pasar.
Merdeka adalah ketika pekerja memperoleh penghidupan yang layak.
Merdeka adalah ketika masyarakat di sekitar sumber daya alam ikut merasakan manfaat ekonominya.
Dan merdeka adalah ketika seseorang memiliki kesempatan yang adil untuk naik kelas secara ekonomi.
Sebab ketimpangan bukan hanya persoalan selisih pendapatan.
Ketimpangan juga berarti selisih kesempatan.
Orang kaya membeli pendidikan terbaik.
Orang miskin harus puas dengan pendidikan yang tersedia.
Orang kaya mendapatkan akses modal dengan mudah.
Orang miskin justru sering dianggap terlalu berisiko untuk mendapatkan pembiayaan.
Di sinilah negara dan sistem ekonomi harus hadir.
Keadilan bukan berarti semua orang harus memiliki jumlah harta yang sama. Keadilan berarti setiap orang memiliki hak dan kesempatan yang wajar untuk hidup bermartabat dan mengembangkan kehidupannya.
Negara Harus Menjadi Penjaga Keadilan
Ekonomi Islam juga tidak menyerahkan seluruh persoalan kepada pasar.
Pasar penting. Dunia usaha penting. Kepemilikan pribadi penting.
Tetapi pasar tanpa etika dapat melahirkan eksploitasi.
Kepemilikan tanpa tanggung jawab dapat melahirkan konsentrasi kekayaan.
Persaingan tanpa aturan dapat melahirkan monopoli.
Karena itu, negara harus hadir sebagai penjaga keadilan.
Negara harus memastikan persaingan sehat.
Negara harus mencegah monopoli yang merugikan masyarakat.
Negara harus memastikan sumber daya strategis dikelola untuk kepentingan publik.
Negara harus memperluas akses pembiayaan masyarakat kecil.
Negara harus membangun pendidikan dan kesehatan yang memungkinkan masyarakat meningkatkan kualitas hidupnya.
Dan negara harus memastikan kebijakan ekonomi tidak hanya menguntungkan mereka yang sudah kuat.
Semangat ini sejalan dengan Pasal 33 UUD 1945 yang menempatkan kebersamaan, efisiensi berkeadilan, keberlanjutan, kemandirian dan keseimbangan sebagai prinsip penyelenggaraan perekonomian nasional.
Indonesia Tidak Butuh Ekonomi yang Sekadar Besar
Indonesia membutuhkan ekonomi yang kuat sekaligus adil.
Ekonomi yang besar tetapi terlalu terkonsentrasi bukanlah kemerdekaan yang sempurna.
Ekonomi yang tumbuh tetapi meninggalkan sebagian rakyat bukanlah kemakmuran yang utuh.
Ekonomi yang terbuka tetapi membuat industri nasional rapuh bukanlah kedaulatan yang kokoh.
Dan ekonomi yang menghasilkan keuntungan tetapi mengorbankan lingkungan dan generasi mendatang bukanlah pembangunan yang berkelanjutan.
Karena itu, paradigma pembangunan harus bergeser:
dari sekadar mengejar pertumbuhan menuju pertumbuhan yang berkualitas;
dari sekadar mengejar investasi menuju investasi yang menciptakan nilai tambah;
dari sekadar memberi bantuan menuju pemberdayaan;
dari sekadar mengejar keuntungan menuju keuntungan yang berkeadilan;
dan dari sekadar menjadi peserta ekonomi global menuju bangsa yang memiliki daya tawar dan kedaulatan.
Merdeka 100 Persen: Bukan Slogan, tetapi Agenda
Merdeka 100 persen bukan berarti Indonesia harus hidup sendirian.
Merdeka 100 persen berarti Indonesia mampu menentukan pilihan.
Kita terbuka kepada dunia, tetapi tidak kehilangan jati diri.
Kita menerima investasi, tetapi tidak menjual kepentingan rakyat.
Kita berdagang dengan negara lain, tetapi juga memperkuat produksi dalam negeri.
Kita menggunakan teknologi global, tetapi terus membangun kemampuan teknologi nasional.
Kita menjadi bagian dari rantai pasok dunia, tetapi tidak rela hanya berada di posisi paling rendah dalam rantai nilai.
Dan yang paling penting:
rakyat bukan sekadar konsumen pembangunan, tetapi pemilik dan pelaku pembangunan.
Inilah kedaulatan ekonomi yang sesungguhnya.
Saatnya Ekonomi Islam Menjadi Gerakan Keadilan
Ekonomi Islam Indonesia tidak boleh berhenti pada pertumbuhan industri keuangan syariah.
Ia harus masuk lebih dalam ke persoalan bangsa.
•Masuk ke sawah petani.
•Masuk ke pasar nelayan
•Masuk ke ruang usaha UMKM.
•Masuk ke pesantren.
•Masuk ke koperasi.
•Masuk ke kebijakan pengentasan kemiskinan.
•Masuk ke pengelolaan zakat dan wakaf.
•Masuk ke pembiayaan sektor produktif.
•Dan masuk ke jantung pembangunan ekonomi nasional.
Potensi zakat sendiri sangat besar. BAZNAS memperkirakan potensi zakat nasional pada 2026 sekitar Rp327 triliun per tahun, berdasarkan kajian mengenai nisab zakat pendapatan dan jasa.
Tentu potensi tidak sama dengan realisasi. Tetapi angka itu menunjukkan betapa besar kekuatan ekonomi umat yang dapat dimobilisasi apabila dikelola secara profesional, transparan, produktif dan terpercaya.
Tantangan kita bukan hanya menghimpun dana.
Tantangan terbesar kita adalah mengubah dana umat menjadi kekuatan ekonomi umat.
Menagih Janji Kemerdekaan
Maka, pada setiap peringatan 17 Agustus, mungkin pertanyaan kita harus berubah.
Bukan:
Sudah berapa tahun Indonesia merdeka?
Tetapi:
Seberapa merdekakah rakyat Indonesia?
Jika rakyat masih terjebak dalam kemiskinan, perjuangan belum selesai.
Jika kesempatan ekonomi masih terlalu timpang, perjuangan belum selesai.
Jika kekayaan alam belum memberikan manfaat optimal bagi rakyat, perjuangan belum selesai.
Jika ekonomi nasional masih terlalu bergantung pada kekuatan eksternal, perjuangan belum selesai.
Dan jika pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya berubah menjadi kesejahteraan yang dirasakan rakyat, perjuangan belum selesai.
Indonesia sudah merdeka secara politik.
Kini kita membutuhkan kemerdekaan ekonomi.
Kemerdekaan yang membuat rakyat memiliki kesempatan.
Kedaulatan yang membuat bangsa memiliki pilihan.
Keadilan yang membuat kekayaan tidak hanya berputar di antara mereka yang sudah kuat.
Dan kemakmuran yang membuat kemajuan Indonesia dapat dirasakan dari pusat kota hingga pelosok desa.
Ekonomi Islam dapat menjadi salah satu jalan penting menuju ke sana.
Bukan karena ekonomi Islam menjanjikan jalan pintas.
Tetapi karena ia membawa prinsip yang sangat mendasar: harta adalah amanah, kebebasan ekonomi harus disertai tanggung jawab, distribusi harus berkeadilan, dan seluruh aktivitas ekonomi harus bermuara pada kemaslahatan manusia.
Pada akhirnya, ukuran kemerdekaan bukanlah seberapa meriah kita merayakan 17 Agustus.
Ukuran kemerdekaan adalah apakah seorang rakyat kecil dapat berkata:
Saya memiliki pekerjaan yang layak. Anak saya bisa sekolah. Keluarga saya dapat hidup sehat. Saya memiliki kesempatan untuk berkembang. Negara melindungi hak saya. Dan kekayaan negeri ini juga memberi manfaat bagi saya.
Jika kalimat itu semakin banyak dapat diucapkan rakyat Indonesia, maka kita semakin dekat dengan makna Merdeka 100 persen.
•Merdeka secara politik.
•Berdaulat secara ekonomi.
•Makmur secara nyata.
•Dan adil bagi seluruh rakyat.
Itulah kemerdekaan yang sesungguhnya.
















