Padang, Prokabar – Ombudsman perwakilan Sumatera Barat (Sumbar) menerima 32 pengaduan masyarakat terkait pelaksanaan PPDB SMP 2019 di Kota Padang.
Pengaduan tersebut terkait masih adanya bangku kosong di sekolah-sekolah, namun tidak dibuka lagi pendaftaran bagi siswa-siswa yang belum diterima.
“Ada 32 pengaduan masyarakat soal PPDB SMP di Kota Padang. Mereka mempertanyakan soal masih adanya bangku kosong di sekolah, tapi pendaftaran tidak dibuka lagi,” kata Plt Ketua Ombudsman Sumbar, Adel Wahidi, Rabu (10/7).
Adel menyebutkan, pihaknya menemukan tidak adanya transparansi soal bangku kosong yang belum terisi tersebut, sehingga orangtua peserta mempertanyakan hal itu. Namun, jawaban sekolah disuruh tanya ke Dinas Pendidikan. Tiba di Dinas Pendidikan, mereka disuruh tanya lagi ke sekolah.
Karena tidak mendapatkan jawaban pasti, menurut Adel, orangtua peserta itu akhirnya melapor ke Ombudsman Sumbar. Dia menilai, pihaknya menyarankan agar Dinas Pendidikan membuka kembali pendaftaran untuk mengisi bangku-bangku kosong itu supaya tidak ada lagi dugaan negatif terkait bangku kosong itu.
“Orangtua ada menyebutkan di SMP 40 ada 15 bangku kosong, kemudian di SMP 25 ada dua dan masih banyak lagi. Kami ingin transparansi dan menyarankan supaya dibuka lagi pendaftaran tahap III,” kata Adel.
Adel menyebutkan, dari data yang dimilikinya, ada sekitar 14.000 tamatan SD yang mau masuk SMP. Sedangkan kuota SMP negeri hanya 8.000, sisanya hampir dipastikan masuk SMP swasta.
Ombudsman menyesalkan, jika bangku masih ada, sementara peserta harus masuk swasta. Kemudian bangku kosong dibiarkan atau diisi secara ilegal dan tak transparan.
“Bangku ada, tapi anak – anak kita masuk swasta. Jangan biarkan bangku kosong,” tukasnya.(*/mbb)
