Bukittinggi, Prokabar – Dinamika di tubuh Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Bukittinggi kembali mencuat. Lima Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) yang berhimpun dalam KNPI secara resmi mendesak Dewan Pengurus Daerah (DPD) KNPI Kota Bukittinggi untuk segera melaksanakan Musyawarah Daerah (Musda) sebagai forum tertinggi organisasi.
Desakan tersebut disampaikan melalui surat resmi bernomor 001/Eks/Organisasi.Kemasyarakatan.Pemuda-BKT/VII/2026 yang ditujukan kepada Ketua DPD KNPI Kota Bukittinggi, Bung Firdaus, pada 9 Juli 2026.
Surat itu ditandatangani oleh Ketua Cabang GMNI Kota Bukittinggi Putra Rahmad Yudi, Ketua Cabang PMII Kota Bukittinggi Fathur Risky, Ketua Cabang SEMMI SII Kota Bukittinggi Fauzul Ikhsan Daufiq, Ketua Cabang SEMMI SI Kota Bukittinggi Tengku Rafli, dan Ketua Cabang IMM Kota Bukittinggi Darwansyah.
Dalam surat tersebut, para pimpinan OKP menilai masa bakti kepengurusan DPD KNPI Kota Bukittinggi telah berakhir sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Namun hingga kini, Musda yang menjadi mekanisme konstitusional untuk memilih kepengurusan baru belum juga dijadwalkan.
Menurut mereka, kondisi tersebut berpotensi menghambat regenerasi kepemimpinan sekaligus menimbulkan ketidakpastian dalam jalannya organisasi kepemudaan di Kota Bukittinggi.
“Kami meminta agar Rapat Pimpinan Daerah (Rapimpurda) dan Musyawarah Daerah segera dipersiapkan dan dilaksanakan sesuai aturan organisasi. Yang kami perjuangkan adalah kepastian organisasi dan penghormatan terhadap mekanisme yang telah diatur dalam AD/ART KNPI,” demikian pernyataan bersama para pimpinan OKP.
Selain mendesak percepatan pelaksanaan Musda, para OKP juga meminta agar seluruh tahapan dilakukan secara terbuka, transparan, akuntabel, dan melibatkan seluruh organisasi kepemudaan yang memiliki hak sesuai ketentuan organisasi.
Dalam surat tersebut, OKP memberikan batas waktu 3×24 jam sejak surat diterima untuk memperoleh kepastian mengenai pelaksanaan Musda. Apabila tidak terdapat tindak lanjut, mereka menyatakan akan menempuh langkah organisasi sebagaimana diatur dalam AD/ART KNPI.
Langkah yang dimaksud antara lain mengajukan mosi tidak percaya terhadap kepengurusan yang ada serta meminta Dewan Pengurus KNPI tingkat Provinsi maupun Dewan Pengurus Pusat mengambil alih mandat penyelenggaraan Musda KNPI Kota Bukittinggi.
Para pimpinan OKP menegaskan bahwa sikap tersebut merupakan bentuk kepedulian terhadap keberlangsungan organisasi, bukan untuk menciptakan konflik di internal KNPI.
Mereka berharap Musda dapat segera dilaksanakan sehingga KNPI Kota Bukittinggi kembali memiliki kepengurusan yang definitif, sah secara organisasi, serta mampu menjadi wadah pemersatu seluruh organisasi kepemudaan di daerah.
















