Oleh : Muhammad Irsyad Suardi
Mahasiswa Magister Sosiologi Universitas Andalas
Pembongkaran perumahan dosen (Perumdos) Unand yang dilakukan rektor Unand menimbulkan polemik yang berujung pada pelaporan ke kepolisian daerah (polda) Sumatera Barat. Dalam keterangan pelapor, rektor Unand telah melakukan penyalahgunaan wewenang dalam pembongkaran perumahan dosen.
Dari data yang penulis dapatkan, yang melaporkan perkara tersebut sebenarnya berjumlah 10 pelapor. Begitu juga dengan rumah yang akan digusur, namun dalam konfirmasi rumah yang sudah digusur baru berjumlah enam rumah.
Sedangkan, yang paling ditonjolkan dalam pelaporan perkara ini dosen sosiologi Unand, Zuldesni. Ada beberapa kejanggalan yang tidak berjalan semestinya, pertama, soal sosialisasi. Dalam keterangan pelapor, sosialisasi yang disampaikan pihak rektorat kepada target rumah yang dibongkar, tidak sesuai dengan waktu yang seharusnya, sepatutnya sosialisasi atau waktu tenggat diberikan selama satu tahun.
Tapi dalam keterangan pelapor waktu tenggat hanya berjalan selama beberapa bulan. Pembongkaran ini berawal dari keluarnya Surat Keterangan (SK) rektor tentang penunjukkan penghunian rumah Negara pada 14 april lalu. Padahal, dalam SK tersebut dimana rumah dinas yang dihuni Zuldesni sudah diberi Surat Peringatan (SP) untuk dikosongkan pada 31 Mei 2021.
Jadi, dalam waktu 1 setengah bulan tanpa ada konfirmasi dan pemberitahuan rumah sudah harus dikosongkan. Dalam laporan surat tanda penerimaan laporan pengaduan (STPLP) itu seharusnya menyesuaikan prosedur aturan hukum yang berlaku. Tapi, asumsi sementara karena waktu yang mepet sehingga semua proses pembongkaran dilakukan secara cepat-cepat.
Tujuan dibangun Rusunawa sebelumnya seperti telah dikonfirmasi sebelumnya oleh terlapor tanpa ada sosialisasi dan tanpa ada pemberitahuan. Dalam keterangan, rumah yang ditempati oleh 10 pelapor ini adalah dulu rumah yang ditempati sebagai rumah dinas Negara yang dihuni hingga sekarang.
Dari kekhawatiran Zuldesni sebagai pihak yang sewaktu-waktu rumah dirobohkan wajar saja mengingat seharusnya secara jelas pihak pimpinan memberitahu dulu dengan baik-baik secara persuasif.
Sisi yang lain, masalah ini telah menjadi kasus yang dengan gugatan rencananya ke Pengadilan Tinggi Usaha Negara (PTUN). Sudah empat rumah yang sudah dibongkar dan selanjutnya akan dibongkar rumah enam lainnya. Tetapi, informasi yang dilelang sebetulnya belum ada putusan kenapa dirobohkan sehingga seolah terkesan main gusur begitu saja.
Dalam temuan lainnya, pihak pelapor melaporkan bahwa terjadinya cacat administrasi karena dalam surat pelelangan bahwa rumah yang dihuni pihak pelapor kondisinya rusak berat, padahal berdasarkan laporan terlapor rumah terlapor tidak terjadi apa-apa. Terjadinya ketimpangan dan ketidakadilan inilah yang dituntut oleh pihak terlapor kepada Polda Sumbar.
Jika ditelusuri langsung ke lapangan tempat perumahan dosen tersebut rumah masih dalam keadaan sangat baik. Kejanggalan lainnya ialah tipe rumah disebut dalam surat tersebut adalah tipe rumah Negara golongan 2 tipe A. Sedangkan dalam surat tersebut rumah Negara golongan 2 tipe C. Secara administrasi, sudah cacat prosedur.
Disamping itu, juga disebutkan bahwa luas tanah 80 meter persegi sedangkan rumah yang dihuni dosen Zuldesni sebanyak 70 meter persegi.
Seharusnya, sebelum dilakukan penggusuran dilakukan dahulu terlebih dahulu berupa Surat Peringatan (SP) 1 dan SP 2 dan setelah itu baru di eksekusi.
Jalan Tengah
Kisruh yang sudah melebar ke publik menjadi satu topik yang hangat diperbincangkan masyarakat. Untuk itu, perlu sebaiknya para pimpinan kampus secara terbuka menyelesaikan masalah ini dengan hati yang lapang. Sebab, kisruh yang terjadi ini adalah masalah antar keluarga civitas akademika.
Salah satu akar pemecahan masalah ini yaitu dengan berdialog secara terbuka dan baik-baik. Karena masalah internal bisa dibicarakan baik-baik apa sebenarnya penyebab masalah ini muncul. Rektor Unand, Wakil Rektor II dan sejumlah pihak terlapor memunculkan dulu titik letak sumber permasalahan.
Untuk itu, satu-satunya jalan tengah yang bisa diselesaikan yaitu dengan memberi lagi tenggat waktu kepada pihak terlapor untuk merencanakan proses pemindahan rumah, disamping memberikan kompensasi berupa ganti rugi. Dengan diberi tenggat waktu dan kompensasi para pihak terlapor akan berpikir jernih terlebih dahulu agar tahu kemana arah proses pemindahan.
Disamping itu, sangat perlu juga rektor dan Wakil Rektor II mengarahkan tempat tinggal alternative karena proses perobohan secara kemanusiaan sudah merusak rasa kemanusiaan individu yang tergusur. Oleh karena itu, jalan tengah tidak lain yaitu memberi tenggat waktu dan ganti rugi yang sesuai dengan kesepakatan yang didasar atas proses dan dasar hukum yang berlaku.(*)
















