Trending | News | Daerah | Covid-19

Nasional

Jadi Pintu Masuk Ilegal, Pengawasan Obat di Wilayah Perbatasan Indonesia Ditingkatkan

Dibaca : 215

Jakarta, Prokabar — Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) melakukan upaya dengan meningkatkan pengawasan obat di perbatasan wilayah timur Indonesia. Mengingat wilayah perbatasan berpotensi menjadi pintu masuk produk ilegal yang tidak terjamin keamanan, khasiat/manfaat dan mutunya.

Kepala Badan POM RI Penny K Lukito, melalui keterangan yang dikutip Prokabar, Jumat (21/6), mengatakan wilayah perbatasan ini menjadi perhatian khusus Badan POM dan pihaknya melakukan penguatan kemitraan dengan pemangku kepentingan terkait, termasuk kerja sama dengan mitra negara tetangga yaitu Papua Nugini.

“Hal ini merupakan salah satu wujud nyata kehadiran Pemerintah RI melalui Badan POM, dalam mendukung Program Nawacita Kabinet Kerja untuk membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” kata Penny.

Dengan menggandeng para pemangku kebijakan dari berbagai lintas sektor baik dari dalam dan luar negeri, upaya peningkatan diwujudkan melalui pelaksanaan kegiatan kerja sama wilayah Timur di perbatasan Indonesia-Papua Nugini yang dirangkai dalam program Kerja Sama Selatan-Selatan (KSS) Badan POM untuk Papua Nugini.

Melalui program ini, Badan POM melakukan eksplorasi potensi kerja sama dan kemitraan di bidang pengawasan dan peningkatan daya saing produk obat sekaligus melakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) Badan POM di wilayah Indonesia Timur dan perbatasan melalui workshop teknis diplomasi, keprotokolan serta etika pergaulan internasional yang diikuti Kepala Balai Besar/Balai POM dan Kantor Badan POM di wilayah timur.

Badan POM juga menggandeng otoritas regulator obat Papua Nugini. Sebagai salah satu mitra strategis Indonesia di Kawasan Pasifik, kualitas kesehatan masyarakat Papua Nugini menjadi aspek penting yang tidak luput dari perhatian Pemerintah Indonesia.

“Melalui kegiatan KSS Badan POM ingin berkontribusi dalam memperkuat sistem pengawasan obat di Papua Nugini melalui bantuan pengembangan kapasitas pengawasan obat bagi regulator Papua Nugini,” kata Penny. (*/hdp)


Baca Juga :

Berani Komen Itu Baik
To Top