Jadi Pintu Masuk Ilegal, Pengawasan Obat di Wilayah Perbatasan Indonesia Ditingkatkan

Penulis -

Jumat, 21 Juni 2019 - 10:35 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta, Prokabar — Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) melakukan upaya dengan meningkatkan pengawasan obat di perbatasan wilayah timur Indonesia. Mengingat wilayah perbatasan berpotensi menjadi pintu masuk produk ilegal yang tidak terjamin keamanan, khasiat/manfaat dan mutunya.

Kepala Badan POM RI Penny K Lukito, melalui keterangan yang dikutip Prokabar, Jumat (21/6), mengatakan wilayah perbatasan ini menjadi perhatian khusus Badan POM dan pihaknya melakukan penguatan kemitraan dengan pemangku kepentingan terkait, termasuk kerja sama dengan mitra negara tetangga yaitu Papua Nugini.

“Hal ini merupakan salah satu wujud nyata kehadiran Pemerintah RI melalui Badan POM, dalam mendukung Program Nawacita Kabinet Kerja untuk membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” kata Penny.

Dengan menggandeng para pemangku kebijakan dari berbagai lintas sektor baik dari dalam dan luar negeri, upaya peningkatan diwujudkan melalui pelaksanaan kegiatan kerja sama wilayah Timur di perbatasan Indonesia-Papua Nugini yang dirangkai dalam program Kerja Sama Selatan-Selatan (KSS) Badan POM untuk Papua Nugini.

Melalui program ini, Badan POM melakukan eksplorasi potensi kerja sama dan kemitraan di bidang pengawasan dan peningkatan daya saing produk obat sekaligus melakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) Badan POM di wilayah Indonesia Timur dan perbatasan melalui workshop teknis diplomasi, keprotokolan serta etika pergaulan internasional yang diikuti Kepala Balai Besar/Balai POM dan Kantor Badan POM di wilayah timur.

Badan POM juga menggandeng otoritas regulator obat Papua Nugini. Sebagai salah satu mitra strategis Indonesia di Kawasan Pasifik, kualitas kesehatan masyarakat Papua Nugini menjadi aspek penting yang tidak luput dari perhatian Pemerintah Indonesia.

“Melalui kegiatan KSS Badan POM ingin berkontribusi dalam memperkuat sistem pengawasan obat di Papua Nugini melalui bantuan pengembangan kapasitas pengawasan obat bagi regulator Papua Nugini,” kata Penny. (*/hdp)

Follow WhatsApp Channel prokabar.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Indonesia Cetak Sejarah, Juara Perdana FIFA ASEAN Cup 2026 di Hadapan Presiden Prabowo
ADPI Lakukan Kunjungan Persahabatan ke Faculty of Education, Universiti Kebangsaan Malaysia
Perkuat Ekosistem Digital Aviasi, IAS Hadirkan Layanan Airport Assistance Joumpa di wondr by BNI
Rahmat Saleh Salurkan Bantuan Tanggap Darurat untuk Korban Galodo di Solok
Calon Ketua Umum DPP AMPI Zigo Rolanda Perkuat Silaturahmi dengan Kader Sumut
Jelang Muktamar Muhammadiyah, 10 PWM Sepakati Risalah Bukitinggi
Rahmat Saleh Dorong Keterbukaan Tata Niaga Impor Gula
ADPI Sukses Launching IADP melalui Technical Guidance Book Chapter Writing – Springer.

Berita Terkait

Selasa, 6 Oktober 2026 - 14:08 WIB

Indonesia Cetak Sejarah, Juara Perdana FIFA ASEAN Cup 2026 di Hadapan Presiden Prabowo

Senin, 5 Oktober 2026 - 17:39 WIB

ADPI Lakukan Kunjungan Persahabatan ke Faculty of Education, Universiti Kebangsaan Malaysia

Rabu, 30 September 2026 - 17:37 WIB

Perkuat Ekosistem Digital Aviasi, IAS Hadirkan Layanan Airport Assistance Joumpa di wondr by BNI

Rabu, 23 September 2026 - 10:46 WIB

Rahmat Saleh Salurkan Bantuan Tanggap Darurat untuk Korban Galodo di Solok

Selasa, 22 September 2026 - 12:04 WIB

Calon Ketua Umum DPP AMPI Zigo Rolanda Perkuat Silaturahmi dengan Kader Sumut

Berita Terbaru