Jogjakarta, Prokabar – Data IDM (Indeks Desa Membangun) diharapkan selalu di-update secara berkala agar ia mencerminkan perkembangan fakta di lapangan. Proses up-date data tersebut membutuhkan sistem yang aplicable dan sustainable, baik terkait Sistem Keuangan Desa atau SISKEUDES maupun Sistem Pembangunan Desa atau SIPEDE. Dengan sistem tersebut kinerja dan kebijakan desa dapat terukur dan tercermin secara transparan, valid, dan akuntabel.
Demikian rilis yang disampaikan ke Media terkait sambutan Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Taufik Madjid S.Sos M.Si, dalam kegiatan Rapat Koordinasi Pengumpulan dan Pengolahan Data IDM di Jogjakarta, Kamis (25/7).
Dirjen Taufik mengatakan, Indeks Desa Membangun haruslah mencerminkan fakta tentang progres perkembangan pembangunan di desa. Karena itu, dibutuhkan koordinasi dan konsolidasi semua pihak, baik Pemerintah Desa, Dinas PMD Kabupaten, Organisasi Perangkat Daerah, dan juga Pendamping Desa.
“Kita bangga dengan kinerja mereka selama ini, dan berterima kasih kepada Pendamping Desa yang telah berhasil menyajikan data dalam sistem SIPEDE sebagai salah satu data desa yang telah diakui oleh pihak lain, termasuk BPS,”kata Taufik.
Dengan data yang dihimpun oleh Pendamping Desa tersebut, lanjut Taufik, pihak Kementerian Desa PDTT dapat menyajikan update informasi akurat terkait penggunaan Dana Desa yang dimanfaatkan oleh Desa kepada publik secara transparan, valid, dan terkini.
“Dari data tersebut menjadi dasar pijakan bagi pengampu kepentingan Desa untuk mengambil langkah-langkah kebijakan strategis dalam konteks pembangunan dan pemberdayaan masyarakat”, tegasnya.
Taufik mencontohkan, dari data embung yang berjumlah lebih dari 30 ribu, maka Dana Desa berhasil menjadikan pertanian desa semakin baik. Ke depan, diharapkan tidak ada lagi kekeringan atau kekurangan air di desa-desa di musim kemarau. Begitu pula data pembangunan irigasi, PAUD, POSYANDU dan lainnya diharapkan benar-benar dapat mencerminkan wajah Desa dan menjadi baromenter kemajuan pembangunan di Desa.
“Oleh sebab itu, IDM perlu dilakukan validasi setiap saat. Perlu disurvei betul-betul agar terhindar dari kesalahan dan ketidaksinkronan antara data dan kenyatan di lapangan”, pungkasnya. (rls)
