Bukittinggi, Prokabar – Dalam rangka optimalisasi pengawasan untuk mewujudkan kualitas pengguna dana desa menuju Sumatera Barat unggul, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyelenggarakan kegiatan Rapat Koordinasi Program Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) dengan narasumber Kapolda Sumbar di Hotel Rocky Bukittinggi，Rabu (4/9).
Dalam kegiatan Rakor hari kedua ini dihadiri oleh Kapolda Sumbar Irjen Pol Drs. H. Fakhrizal,M.Hum, didampingi oleh PJU Polda Sumbar masing-masing Dir Binmas, Dir Pam Obvit, Dir Intel serta para Kapolres dan Kasat Reskrim Sejajaran Polda Sumbar, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Prov Sumbar, Inspektorat Prov Sumbar, Inspektorat Kota/Kabupaten penerima dana desa, Camat dan Kepala Desa/ Wali Nagari Penerima Dana Desa, dan tenaga ahli/ pendamping desa penerima dana desa se Sumatera Barat.
Dalam arahannya Kapolda Sumbar di hadapan para peserta menyampaikan untuk mengurangi kejadian penyimpangan pengelolaan dana desa oleh Kepala desa/ Walinagari tentang duplikasi anggaran, Penggunaan dana yang tidak sesuai dengan peruntukannya, pemotongan dana desa, Pengurangan volume serta Kepentingan pribadi maka dilakukan pendampingan oleh para Bhabinkamtibmas.
Kapolda Sumbar mengharapkan dengan kehadiran para Bhabinkamtibmas di kantor Lurah / Walinagari diharapkan tidak usah ragu dan risih atas kehadirannya, karena Bhabinkamtibmas sebagai pendamping serta mengawasi supaya tidak ada penyimpangan diharapkan ada kerjasama yang baik antara Bhabinkamtibmas dan Kepala desa/ Walinagari.
Sebelum mengakhiri amanatnya Kapolda Sumbar mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Sumatera Barat atas kerjasamanya selama ini sehingga sumbar menjadi daerah teraman di Indonesia, dan mari kita jaga dan bangun Sumbar untuk lebih maju lagi dan unggul dari daerah lain.
Selanjutnya dilakukan sesi tanya jawab antara Kapolda Sumbar sebagai narasumber dengan para peserta Rapat Koordinasi tentang masalah – masalah yang di hadapi didaerahnya berhubungan dengan tugas Bhabinkamtibmas dalam pendampingan pengelolaan dana desa serta dilanjutkan dengan penandatanganan deklarasi dan MOU tentang sekretariat bersama pengelolaan dana desa. (rls).
