Tanah Datar, Prokabar – Sebanyak 4.880 siswa siswi di Tanah Datar, Sumatera Barat mengikuti pelaksanaan ujian nasional tahun ajaran 2018/2019. Seluruh peserta ujian tersebut tersebar di 19 Sekolah Menengah Atas, 8 Sekolah Menengah Kejuruan dan 22 Sekolah Madrasah Aliyah (MAN).
Kordinator pengawas SMK-SMA Dinas Pendidikan Provinsi Sumatra Barat, Rosfairil mengatakan untuk wilayah Kabupaten Tanah Datar mengatakan, peserta yang akan mengikuti ujian terdata sebanyak 2.941 siswa SMA dan 872 dari Madrasah Aliyah. Sementara, untuk sekolah menengah kejuruan yang telah terlebih dahulu melaksanakan ujian nasional sebanyak 1.067 peserta.
Rosfairil menambahkan, jika di tahun ajaran ini seluruh sekolah menengah atas sederajat di Kabupaten Tanah Datar telah melaksanakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). Jika tahun lalu, masih terdapat 5 sekolah yang tidak melaksanakan ujian nasional berbasis komputer karena ketiadaan perangkat.
“Kalau tahun lalu ada sekitar 5 sekolah yang tidak melaksanakan UNBK, tapi sekarang 100 persen sekolah telah melaksanakannya,” ucap Rosfairil.
Dia juga mengatakan, jika pada tahun ajaran 2019 ini, ratusan siswa juga dinyatakan telah diterima di berbagai perguruan tinggi bergengsi, baik di pulau Sumatera maupun di universitas yang ada di pulau Jawa melalui jalur SNMPTN. Dari data yang telah masuk ke pengawas, untuk tingkat SMA tercatat sebanyak 161 orang, dan untuk SMK sebanyak 29 orang.
Dari total siswa yang diterima melalui jalur prestasi tersebut, 49 orang diantaranya berasal dari keluarga tidak mampu.
“Kita tengah coba memasukan usulan kepada pemerintah daerah agar bisa difasilitasi untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi,” ucapnya.
Namun sangat disayangkan, di kabupaten Tanah Datar juga ditemukan satu sekolah yang berasal dari sekolah madrasah aliyah, dimana ratusan siswanya sama sekali tidak bisa mengikuti jalur SNMPTN. Hal ini terjadi karena sesuatu alasan dan tindakan yang berakibat fatal dan berujung kerugian terhadap peserta didik dan sekolah.
“Kita tidak bisa masuk terlalu jauh ya, seharusnya hal ini tidak boleh terjadi. Karena bagaimanapun, setiap sekolah harus memberikan fasilitas pendidikan terbaik bagi peserta didiknya. Jika tidak memasukan anak kepada jalur SNMPTN, berarti sudah rugi sekolah 40 persen anaknya,” ujar Rosfairil. (eym)
